Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa posisi politik partainya di Pemerintahan Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi.
Ia menegaskan bahwa posisi politik partainya mengambil peran sebagai penyeimbang.
Puan menggarisbawahi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, dikotomi sederhana antara koalisi dan oposisi sesungguhnya tidak relevan.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," kata Puan saat menjawab pertanyaan media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, peran sebagai penyeimbang, seperti yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, memiliki dua sisi yang berjalan simultan.
Pada satu sisi, PDIP berkomitmen penuh untuk menyukseskan semua kebijakan dan program pemerintah yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat.
"Artinya, posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Puan memastikan partainya tidak akan segan menjadi suara kritis yang lantang jika menemukan ada kebijakan yang melenceng dari tujuan kerakyatan tersebut.
"Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," tegasnya.
Baca Juga: Puan Maharani Cuek PDIP 'Ditinggal' 3 Kader ke PSI, Begini Katanya
"Artinya, posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Untuk memperkuat posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang dari luar pemerintahan, Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kader PDIP yang menduduki jabatan di dalam kabinet.
"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," katanya.
Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pola serupa pernah dilakukan Partai Demokrat usai Pemilu 2014 saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan kontestasi melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu Partai Demokrat juga pernah mengambil sikap serupa,” kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat itu terjadi pembelahan tajam antara dua kubu besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Indonesia Hebat yang berada di barisan Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik
-
Kondisi FN Membaik Pasca Operasi, Polisi Siap Korek Motif Ledakan Bom di SMA 72 Jakarta Besok
-
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kemensos dan Kemendikbud Harus Jelaskan Soeharto Jadi Pahlawan