Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa posisi politik partainya di Pemerintahan Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi.
Ia menegaskan bahwa posisi politik partainya mengambil peran sebagai penyeimbang.
Puan menggarisbawahi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, dikotomi sederhana antara koalisi dan oposisi sesungguhnya tidak relevan.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," kata Puan saat menjawab pertanyaan media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, peran sebagai penyeimbang, seperti yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, memiliki dua sisi yang berjalan simultan.
Pada satu sisi, PDIP berkomitmen penuh untuk menyukseskan semua kebijakan dan program pemerintah yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat.
"Artinya, posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Puan memastikan partainya tidak akan segan menjadi suara kritis yang lantang jika menemukan ada kebijakan yang melenceng dari tujuan kerakyatan tersebut.
"Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," tegasnya.
Baca Juga: Puan Maharani Cuek PDIP 'Ditinggal' 3 Kader ke PSI, Begini Katanya
"Artinya, posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Untuk memperkuat posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang dari luar pemerintahan, Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kader PDIP yang menduduki jabatan di dalam kabinet.
"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," katanya.
Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pola serupa pernah dilakukan Partai Demokrat usai Pemilu 2014 saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan kontestasi melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu Partai Demokrat juga pernah mengambil sikap serupa,” kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat itu terjadi pembelahan tajam antara dua kubu besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Indonesia Hebat yang berada di barisan Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
Terkini
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan