Suara.com - Sebuah skandal besar tengah mengguncang institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menyita perhatian publik.
Sebanyak 20 prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lucky, seorang prajurit muda yang diduga meninggal secara tidak wajar.
Kabar yang membuat publik geger ini menjadi semakin serius dengan terungkapnya fakta bahwa salah satu dari 20 tersangka tersebut adalah seorang perwira.
Ini bukan lagi sekadar insiden perpeloncoan, melainkan dugaan kekerasan sistemik yang terjadi di dalam barak.
Prada Lucky dilaporkan meninggal dunia di satuannya dengan kondisi yang menimbulkan kecurigaan.
Kematian yang awalnya mungkin coba ditutupi sebagai "sakit biasa" atau "kecelakaan" akhirnya terbongkar setelah adanya desakan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Polisi Militer (PM).
Hasilnya mengejutkan.
Penyelidikan mengarah pada dugaan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama, yang berujung pada hilangnya nyawa Prada Lucky.
Penetapan 20 prajurit sebagai tersangka menunjukkan bahwa peristiwa ini kemungkinan besar adalah aksi kolektif, bukan perkelahian personal.
Baca Juga: Bagaimana Proses Hukum 20 Tersangka Penganiayaan Prada Lucky?
Keterlibatan Perwira: Pukulan Telak bagi Hierarki Komando
Fakta bahwa seorang perwira yang seharusnya menjadi komandan, pengawas, dan pelindung bagi anak buahnya turut menjadi tersangka adalah inti dari skandal ini.
Keterlibatannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yakni apakah ia mengetahui, membiarkan, atau bahkan memerintahkan tindakan tersebut?,
Sejauh mana budaya kekerasan ini telah mengakar hingga seorang perwira terlibat?, Keterlibatan perwira meruntuhkan asas tanggung jawab komando dan menandakan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan di satuan tersebut.
Ini bukan lagi sekadar oknum, tetapi masalah budaya yang sudah terstruktur.
Menanggapi skandal ini, pimpinan TNI menegaskan tidak akan ada prajurit yang kebal hukum.
Berita Terkait
-
Bagaimana Proses Hukum 20 Tersangka Penganiayaan Prada Lucky?
-
Kapan Penganiayaan Berujung Kematian Prada Lucky Terjadi? Ini Penjelasan Penerangan TNI
-
Puan Maharani Geram: 20 Tersangka Kasus Prada Lucky, Kekerasan Brutal TNI Harus Diusut Tuntas!
-
Pangdam Udayana Geram! 20 Anggota TNI Tersangka Penganiayaan yang Tewaskan Prada Lucky
-
Fakta Baru Kematian Prada Lucky: Pangdam Udayana Sebut 20 Senior Jadi Tersangka
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP