Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga 11 Agustus 2025.
Realisasi APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai Rp8,2 triliun.
Angka ini ditargetkan naik menjadi Rp10–11 triliun pada akhir bulan.
Dana tersebut digunakan untuk membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan di seluruh Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta orang, dan insya-Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan usai melaporkan perkembangan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8) malam.
Fokus untuk Anak Sekolah dan Ibu Hamil
Dadan menjelaskan, anggaran yang digelontorkan difokuskan untuk memperkuat asupan gizi anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah.
Targetnya, hingga akhir Agustus, BGN akan mengoperasikan 8.000 SPPG dengan penerima manfaat mendekati 20 juta orang.
Untuk mempercepat pencapaian target, BGN melakukan langkah percepatan verifikasi mitra, memangkas prosedur administrasi, dan mempercepat pencairan dana.
Baca Juga: Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut
“Pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelasnya.
Percepatan Lewat e-Katalog
Strategi lain, BGN juga mempercepat pengadaan melalui sistem elektronik e-Katalog.
Sebagian proses dilakukan langsung oleh BGN, sementara percepatan pembangunan dapur MBG dibantu oleh Kementerian PUPR.
Bulan lalu, Presiden Prabowo menargetkan 20 juta penerima manfaat MBG pada akhir Agustus 2025.
Bahkan, ia optimistis target tersebut bisa tercapai sebelum 17 Agustus, bertepatan dengan HUT Ke-80 RI.
“Mereka lapor ke saya, Pak, ini bisa dipercepat. Insya-Allah sebelum 17 Agustus bisa tercapai, dan Desember nanti targetnya 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden.
Meski begitu, Prabowo mengingatkan agar percepatan tetap menjaga kualitas.
Ia menekankan pentingnya pelatihan bagi pengelola dapur, serta staf administrasi dan keuangan, agar pengelolaan program berjalan profesional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Kejagung Sinyalir 26 Perusahaan Terlibat Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Capai Rp14 Triliun
-
Korban Bencana Sumatra Dapat Kompensasi hingga Rp 60 Juta Lebih, Ini Rinciannya
-
Kemensos Mulai Salurkan Santunan Korban Banjir Sumatra ke Ahli Waris, Segini Nominalnya
-
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
-
Tercemar Pestisida, Kapolres Tangerang Kota Larang Warga Konsumsi Ikan Mati di Sungai Cisadane
-
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Usai Diserang OTK di Papua, Polisi Buru Pelaku
-
Tuntutan Guru Madrasah, Wakil Ketua DPR: Prosesnya Tak Seperti Makan Cabai, Langsung Pedas
-
Sebut Trenggono Menteri Sahabat, Purbaya Jawab Soal Mandeknya Order Kapal dari Inggris
-
Dua Pilot Tewas, Polisi Terobos Medan Ekstrem Usai Pesawat Smart Air Ditembaki di Boven Digoel
-
5 Tuntutan Guru Madrasah ke DPR: Hapus Diskriminasi P3K Hingga Gaji Wajib Cair Tanggal 1