Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan pernyataan menohok terkait polemik kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lokasi upacara HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
Meski menyatakan setuju dengan keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tetap menggelar upacara utama di Jakarta, Mahfud memberikan analogi tajam yang menyentil proses pembangunan IKN yang terkesan terburu-buru.
Melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pemindahan ibu kota merupakan proyek kolosal yang membutuhkan perencanaan matang dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Ia mengibaratkan kompleksitas megaproyek tersebut dengan sebuah perumpamaan yang lugas.
“Kalau pindah itu kan bukan seperti memindahkan sekawanan burung di pasar burung,” ujar Mahfud dalam podcastnya.
Analogi ini secara tidak langsung mengkritik anggapan bahwa memindahkan pusat pemerintahan hanya sebatas memindahkan aparatur dan gedung.
Menurutnya, sebuah ibu kota memerlukan ekosistem sosial yang lengkap dan berfungsi.
Mahfud secara spesifik menyoroti sejumlah fasilitas publik vital yang hingga kini dinilai masih belum memadai di IKN.
Ketiadaan infrastruktur dasar inilah yang menjadi alasan utamanya mendukung penundaan perayaan kemerdekaan secara penuh di ibu kota baru tersebut.
Baca Juga: Puan Maharani: PDIP di Luar Pemerintah, Siap Bersuara Lantang Jika Kebijakan Prabowo Tak Pro-Rakyat
"Sekarang di sana (IKN) kan belum ada sekolah, belum ada rumah sakit yang representatif," tegasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran banyak pihak mengenai kelayakan IKN untuk menampung lonjakan penduduk dan aktivitas kenegaraan dalam waktu dekat.
Bagi Mahfud, menggelar upacara kenegaraan berskala besar di lokasi yang belum siap secara infrastruktur adalah sebuah langkah yang tidak realistis dan berisiko.
Di tengah polemik lokasi upacara, Mahfud MD juga mengungkap rencananya sendiri untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Ia memilih untuk tidak hadir di Jakarta maupun IKN, melainkan akan mengikuti upacara di Yogyakarta.
"Saya setuju dengan Pak Prabowo (upacara di Jakarta), tapi saya sendiri akan upacara di Yogya," katanya.
Pilihan Mahfud ini seolah menjadi sikap personalnya, yang mendukung keputusan pemerintah saat ini sembari menjaga jarak dari panggung utama politik di Jakarta dan proyek kontroversial IKN.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
JakartaKelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur