Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan pernyataan menohok terkait polemik kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lokasi upacara HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
Meski menyatakan setuju dengan keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tetap menggelar upacara utama di Jakarta, Mahfud memberikan analogi tajam yang menyentil proses pembangunan IKN yang terkesan terburu-buru.
Melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pemindahan ibu kota merupakan proyek kolosal yang membutuhkan perencanaan matang dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Ia mengibaratkan kompleksitas megaproyek tersebut dengan sebuah perumpamaan yang lugas.
“Kalau pindah itu kan bukan seperti memindahkan sekawanan burung di pasar burung,” ujar Mahfud dalam podcastnya.
Analogi ini secara tidak langsung mengkritik anggapan bahwa memindahkan pusat pemerintahan hanya sebatas memindahkan aparatur dan gedung.
Menurutnya, sebuah ibu kota memerlukan ekosistem sosial yang lengkap dan berfungsi.
Mahfud secara spesifik menyoroti sejumlah fasilitas publik vital yang hingga kini dinilai masih belum memadai di IKN.
Ketiadaan infrastruktur dasar inilah yang menjadi alasan utamanya mendukung penundaan perayaan kemerdekaan secara penuh di ibu kota baru tersebut.
Baca Juga: Puan Maharani: PDIP di Luar Pemerintah, Siap Bersuara Lantang Jika Kebijakan Prabowo Tak Pro-Rakyat
"Sekarang di sana (IKN) kan belum ada sekolah, belum ada rumah sakit yang representatif," tegasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran banyak pihak mengenai kelayakan IKN untuk menampung lonjakan penduduk dan aktivitas kenegaraan dalam waktu dekat.
Bagi Mahfud, menggelar upacara kenegaraan berskala besar di lokasi yang belum siap secara infrastruktur adalah sebuah langkah yang tidak realistis dan berisiko.
Di tengah polemik lokasi upacara, Mahfud MD juga mengungkap rencananya sendiri untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Ia memilih untuk tidak hadir di Jakarta maupun IKN, melainkan akan mengikuti upacara di Yogyakarta.
"Saya setuju dengan Pak Prabowo (upacara di Jakarta), tapi saya sendiri akan upacara di Yogya," katanya.
Pilihan Mahfud ini seolah menjadi sikap personalnya, yang mendukung keputusan pemerintah saat ini sembari menjaga jarak dari panggung utama politik di Jakarta dan proyek kontroversial IKN.
Sikapnya ini memperkuat argumennya bahwa kesiapan IKN masih jauh dari ideal, sehingga memaksakan perayaan di sana dinilai belum tepat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'
-
Profil Bonatua Silalahi, Sosok Peneliti yang Berhasil Buka Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Dua Bandit Bercelurit Harus Mendekam dalam Jeruji Besi Usai Jambret Kalung Emas di Tambora
-
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Hadirkan 'Wajah Humanis', 1.060 Polisi Siaga Kawal Demo Guru Madrasah di Depan Gedung DPR