Suara.com - Di tengah memanasnya situasi politik di Pati pasca-unjuk rasa besar-besaran, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya angkat bicara. Menanggapi desakan publik agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, Luthfi memberikan jawaban tegas yang mengarahkan bola panas tersebut langsung ke parlemen daerah.
Saat ditanya mengenai tuntutan massa, Luthfi secara lugas menyatakan bahwa proses tersebut memiliki jalur konstitusionalnya sendiri.
"Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD," katanya saat ditemui di Universitas Diponegoro, dilansir Antara, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, meski menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, proses untuk memberhentikan seorang kepala daerah sudah diatur secara jelas dalam undang-undang dan melibatkan peran sentral dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Luthfi juga memberikan peringatan keras kepada semua pihak. Ia menghargai hak warga untuk berdemonstrasi, namun menekankan bahwa hak tersebut tidak tanpa batas.
"Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut," tegasnya. Ia menambahkan bahwa aksi tidak boleh anarkis, memaksakan kehendak, atau mengganggu kepentingan umum.
Di sisi lain, Luthfi juga mengingatkan Bupati Pati dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Muspida) untuk proaktif menyerap aspirasi masyarakat demi menjaga iklim kondusif di daerah.
"Karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepo seliro, gotong-royong kita cukup tinggi," pesannya.
Peringatan ini datang setelah aksi unjuk rasa di Alun-alun Pati yang dipicu oleh kebijakan kenaikan PBB dan pernyataan arogan Bupati Sudewo, berakhir ricuh. Aksi yang awalnya damai dengan donasi air mineral, diwarnai pelemparan dan dibalas dengan tembakan gas air mata oleh aparat.
Baca Juga: Petani Pati Kompak Donasi Hasil Panen, Galang Aksi Gulingkan Bupati Sudewo
Berita Terkait
-
Mbedah Akar Demo Pati: Di Balik Kebijakan Kenaikan PBB 250 Persen yang Memicu Amarah Publik
-
Petani Pati Kompak Donasi Hasil Panen, Galang Aksi Gulingkan Bupati Sudewo
-
Dilempar Sandal di Demo Rakyatnya, Bupati Pati Tolak Mundur: Saya Mohon Maaf
-
Pakai Peci dan Berkacamata Hitam, Bupati Sudewo 'Cuma Kuat' Nongol 15 Detik di Atas Rantis
-
'Bupati Arogan, Turun!' Ribuan Warga Pati Berunjuk Rasa, Bendera One Piece Jadi Simbol Perlawanan
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan