Suara.com - Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), memasuki salah satu babak paling panas dalam sejarah politik daerahnya. Pada Rabu 13 Agustus 2025, massa menggelar aksi demo menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo.
Aksi yang awalnya berlangsung tertib, berubah menjadi ricuh. Aksi anarkistis berupa perusakan pagar, pembakaran mobil, hingga perusakan kaca perkantoran Bupati.
Aksi dipicu kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, kekecewaan publik sudah terlanjur memuncak.
Di ruang digital, warganet juga menggelar aksi dengan menggempur akun Instagram @sudewoofficial.
Warganet melayangkan komentar bernada protes, sindiran, hingga desakan agar ia mundur dari jabatannya. Komentar warganet memperlihatkan kemarahan yang hampir seragam.
"Lengserkan!!!," kata warganet.
"Lengserkan!!! Ayo warga Pati jangan menyerah," tulis warganet.
"Mundur lebih baik, Anda gagal," ungkap warganet.
"Lebih baik mundur pak," ungkap warganet.
Pemicu ledakan protes bukan hanya soal tarif pajak yang melonjak drastis. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Sudewo terlihat menyampaikan pernyataan yang dianggap menantang rakyat.
"Silakan, mau 5 ribu orang atau 50 ribu orang datang, saya tidak akan mundur. Kebijakan ini yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pati," kata Sudewo.
Alih-alih meredam situasi, pernyataan tersebut justru memperkeras kemarahan publik. Banyak yang menilai Sudewo arogan dan tidak mendengar aspirasi rakyat.
Setelah gelombang kritik membesar, Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang rakyat dan mengakui kata-katanya dapat ditafsirkan berbeda. Meski begitu, bagi sebagian warga, permintaan maaf tersebut datang terlambat.
Tag
Berita Terkait
-
Soeharto Jadi Pahlawan, Media Asing Sorot Sisi Gelap Diktator dan Pembantaian Massal
-
Aksi Protes Gelar Pahlawan Soeharto di Kementerian Kebudayaan
-
Tolak Komisi 10 Persen, URC Bergerak Awasi Perpres Ojol: Harus Adil, Jangan Timpang!
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
Cermin Kasus Bilqis: 5 Pelajaran Pahit di Balik Drama Penculikan yang Mengguncang Indonesia
-
Asfinawati Sebut Penegakan HAM di Indonesia Penuh Paradoks, Negara Pelanggar Sekaligus Penegak!
-
Kasus Baru, KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelayanan Haji di BPKH
-
Geger Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Sebut Pria di Dalamnya Bukan Presiden, Tapi Sosok Ini
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Kepala BGN Kena 'Sentil' Komisi IX DPR Soal Proses Pengajuan Tambahan Anggaran ke Kemenkeu
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Program SMK Go Global Dimulai Akhir Tahun, Pemerintah Kirim Lulusan SMA/SMK Kerja ke Luar Negeri
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan