Suara.com - Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), memasuki salah satu babak paling panas dalam sejarah politik daerahnya. Pada Rabu 13 Agustus 2025, massa menggelar aksi demo menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo.
Aksi yang awalnya berlangsung tertib, berubah menjadi ricuh. Aksi anarkistis berupa perusakan pagar, pembakaran mobil, hingga perusakan kaca perkantoran Bupati.
Aksi dipicu kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, kekecewaan publik sudah terlanjur memuncak.
Di ruang digital, warganet juga menggelar aksi dengan menggempur akun Instagram @sudewoofficial.
Warganet melayangkan komentar bernada protes, sindiran, hingga desakan agar ia mundur dari jabatannya. Komentar warganet memperlihatkan kemarahan yang hampir seragam.
"Lengserkan!!!," kata warganet.
"Lengserkan!!! Ayo warga Pati jangan menyerah," tulis warganet.
"Mundur lebih baik, Anda gagal," ungkap warganet.
"Lebih baik mundur pak," ungkap warganet.
Pemicu ledakan protes bukan hanya soal tarif pajak yang melonjak drastis. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Sudewo terlihat menyampaikan pernyataan yang dianggap menantang rakyat.
"Silakan, mau 5 ribu orang atau 50 ribu orang datang, saya tidak akan mundur. Kebijakan ini yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pati," kata Sudewo.
Alih-alih meredam situasi, pernyataan tersebut justru memperkeras kemarahan publik. Banyak yang menilai Sudewo arogan dan tidak mendengar aspirasi rakyat.
Setelah gelombang kritik membesar, Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang rakyat dan mengakui kata-katanya dapat ditafsirkan berbeda. Meski begitu, bagi sebagian warga, permintaan maaf tersebut datang terlambat.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa
-
Heboh Dugaan Uang Rp20 Juta untuk Alihkan Demo Mahasiswa, DPR: Jangan Beli Idealisme!
-
Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan