Suara.com - Bupati Pati, Sudewo, menunjukkan sikap tegas dengan menolak mundur dari jabatannya meski digeruduk ribuan massa dan kini menghadapi ancaman pemakzulan dari DPRD Kabupaten Pati. Sikap ini ia sampaikan setelah menghadapi demonstrasi besar pada Rabu siang (13/8/2025).
Demo tersebut dipicu oleh kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan dan ia telah meminta maaf, gelombang protes tak terhindarkan.
Saat menemui massa sekitar pukul 12 siang, permintaan maaf Sudewo justru disambut lemparan botol, gelas plastik, dan sandal. Insiden ini memaksa bupati yang baru menjabat sebulan itu untuk merunduk dan kembali masuk ke dalam kendaraan taktis.
Menanggapi tuntutan mundur dan rencana pemakzulan oleh DPRD, Sudewo menyatakan tidak akan menyerah pada tekanan.
“Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, sehingga saya tidak bisa berhenti dengan tuntutan tersebut. Semuanya ada mekanismenya,” ujar Sudewo dalam konferensi pers dikutip, Rabu.
Ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian kepala daerah tidak semudah itu dan harus melalui mekanisme hukum serta administrasi pemerintahan yang berlaku.
Meski dilempari saat mencoba berdialog, Sudewo mengaku bisa memaklumi reaksi massa.
“Kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak tidak dapat terkendali secara keseluruhan. Kedepannya kami akan perbaiki segala sesuatunya, ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, masih banyak yang perlu dibenahi kedepan,” ujarnya.
Terkait langkah politik DPRD Pati yang menggelar rapat paripurna dadakan dan sepakat menggunakan hak angket serta membentuk panitia pemakzulan, Sudewo menanggapinya dengan tenang.
Baca Juga: Demo Pati Ricuh: Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Anak-anak dan Wanita Jadi Korban
“Itu hak yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” lanjutnya.
Mengenai adanya demonstran yang terluka, Sudewo menjamin mereka telah mendapat pertolongan medis, namun ia tidak mengetahui jumlah pastinya.
“Yang lebih tahu kepolisian,” katanya.
Ia pun berharap insiden ricuh ini tidak akan terulang kembali di masa depan.
“Mudah-mudahan jadi kejadian yang terakhir, tidak terulang lagi, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat lancar,” ujar dia.
Berita Terkait
-
Hoaks Meninggalnya Jurnalis di Pati: Lilik Yuliantoro Ternyata Selamat, Ini Kronologinya
-
Demo Pati Ricuh: Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Anak-anak dan Wanita Jadi Korban
-
Pati Memanas! Warganet Juga Demo Instagram Bupati Sudewo: Lengserkan
-
Bisakah DPRD Lengserkan Bupati Pati Usai Didemo Rakyat, Semua Partai Mau Ikut?
-
Api Perlawanan Samin Surosentiko Menyala Lagi di Pati, Mengulang Sejarah Penindasan Rakyat
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Gedung 40 Lantai untuk MUI di Bundaran HI, Demi Efektivitas atau Ada Makna Politiknya?
-
Ratapan Guru Madrasah Swasta, Gaji Cuma Rp300 Ribu per Bulan hingga Merasa Dianaktirikan
-
Detik-Detik Mengerikan Pesawat Smart Air Diburu Tembakan di Boven Digoel, 2 Pilot Tewas
-
Kasatgas Tito: Pengungsi Berkurang Signifikan dan Roda Ekonomi Kembali Berputar
-
Tarif Mulai Rp2.000, Transjabodetabek Cawang-Cikarang Resmi Beroperasi Hari Ini
-
Pramono Anung dan Deklarasi 'Kerja Otak': Saat Gorong-gorong Tak Lagi Jadi Panggung Pemimpin Jakarta
-
Kemenag Usulkan 630 Ribu Guru Madrasah Swasta Jadi P3K, Skema Afirmasi Disiapkan
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Kejagung Sinyalir 26 Perusahaan Terlibat Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Capai Rp14 Triliun
-
Korban Bencana Sumatra Dapat Kompensasi hingga Rp 60 Juta Lebih, Ini Rinciannya