Suara.com - Posisi Bupati Pati Sudewo kini lebih dari sekadar di ujung tanduk, ia seolah terisolasi sendirian di puncak kekuasaan.
Dalam sebuah tsunami politik yang bergerak cepat, ia disebut telah dikhianati dan ditinggalkan oleh semua kekuatan politik di parlemen, termasuk oleh ‘rumah’-nya sendiri.
Pertanyaan yang kini menggantung di udara Pati bukan lagi jika, melainkan kapan palu pemakzulan akan diketuk.
Drama politik paling menyakitkan bagi Sudewo terjadi di dalam ruang sidang paripurna DPRD Pati.
Disebutkan satu per satu, atau mungkin seluruh fraksi—PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar—kompak menyatukan suara untuk satu tujuan yakni melengserkan sang bupati.
Namun, pukulan paling mematikan datang dari Partai Gerindra. Disebutkan jika partai yang mengusungnya dan menjadi kendaraannya menuju kursi kekuasaan, kini ikut berbalik arah dan setuju untuk menghunus pedang Hak Angket.
Langkah ini secara efektif membuat Sudewo menjadi seorang komandan tanpa dukungan, seorang pemimpin tanpa sekutu.
Ia babak belur secara politik, kehilangan seluruh perisai yang bisa melindunginya di lembaga legislatif.
Alasan di balik front persatuan yang mengerikan ini diungkapkan secara gamblang oleh pimpinan dewan.
Baca Juga: Skandal Suap Menjalar ke Pati: KPK Konfirmasi Bupati Sudewo Diduga Terima Aliran Dana Korupsi DJKA
"Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus," kata pimpinan DPRD Pati yang kemudian viral di media sosial.
Keputusan DPRD ini memang tidak datang dari ruang hampa.
Ini adalah buntut langsung dari amuk massa yang mengguncang Pati beberapa jam sebelumnya.
Demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berujung ricuh, dengan gerbang kantor bupati dirobohkan dan kaca-kaca dipecahkan menjadi sinyal yang tak bisa lagi diabaikan oleh para wakil rakyat.
Tembok gedung DPRD yang tebal akhirnya luluh oleh gelombang kemarahan publik.
Lalu, apakah ini berarti Sudewo hanya tinggal menghitung hari?
Tag
Berita Terkait
-
Skandal Suap Menjalar ke Pati: KPK Konfirmasi Bupati Sudewo Diduga Terima Aliran Dana Korupsi DJKA
-
Raffi Ahmad bareng The Dudas Minus One Sambangi Pati, Ada Misi Redam Demo?
-
Berapa Harga Mobil Rantis, Kendaraan Tempur yang Dipakai Sudewo Temui Warga Pati saat Demo?
-
Mengintip Gaji Bupati Pati Sudewo: Didemo Brutal sampai Dilempar Botol Imbas Pajak
-
Detik-detik Sidang Paripurna DPRD Pati Dikuasai Pendemo: Seruan Lengserkan Bupati Sudewo Menggema!
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!