Gerindra Respon Usulan Pemakzulan Bupati Pati ke DPRD

Suara.com - Aksi demonstrasi yang digelar ribuan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025, berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu oleh kekecewaan massa yang gagal bertemu dengan Bupati Pati, Sudewo.

Situasi yang awalnya tegang, berubah menjadi kekacauan, diwarnai insiden saling kejar dan serang antara aparat keamanan dan demonstran. Insiden ini menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Beberapa wanita dan anak-anak dilaporkan terkena gas air mata, sementara sejumlah aparat keamanan terlihat pingsan dan mengalami luka ringan.

Bahkan, mobil Provos milik kepolisian dilaporkan dibakar dan dijungkirbalikkan oleh massa. Sejumlah ambulans terus berdatangan untuk mengevakuasi korban.

Alun-Alun Pati menjadi saksi bisu kericuhan ini, dengan massa yang tampak lebih sigap merespons tembakan gas air mata kedua dengan langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Sebelumnya, Bupati Sudewo sempat memberikan keterangan di atas kendaraan taktis dan menyampaikan permintaan maaf, namun hal itu justru dibalas dengan lemparan botol plastik dan sandal dari massa, yang memperburuk situasi.

Menanggapi situasi yang memanas dan desakan warga agar Bupati Sudewo mundur, Partai Gerindra sebagai partai politik yang menaungi Sudewo akhirnya buka suara.

Partai berlogo garuda itu mengakui telah meminta Sudewo untuk meminta maaf dan menyerahkan keputusan dari ketegangan politik ini sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Pati.

Gerindra menyebut, sejak pernyataan kontroversial Sudewo viral, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah telah menghubungi Sudewo untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Namun, permintaan maaf tersebut tidak diterima oleh masyarakat.

Baca Juga: Dikepung Ribuan Pendemo, Bupati Pati Menolak Mundur: Saya Dipilih Rakyat

"Sejak pernyataannya viral, sekjen dan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sudah menghubungi yang bersangkutan untuk meminta maaf dan mengklarifikasi ucapannya secara terbuka, yang pada akhirnya itu sudah dilakukan, tapi permintaan maaf dan klarifikasinya tidak diterima oleh masyarakat Pati. Maka, sekarang mekanismenya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Pati yang sudah sepakat untuk mengajukan Hak Angket kepada Bupati Pati," tulis Gerindra dalam keterangan resminya, dikutip Suara.com pada Rabu (13/8/2025).

Sebelumnya, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra juga telah menegur Sudewo secara langsung terkait rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang menjadi pemicu awal kemarahan warga.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, yang menyebut Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan tersebut dibatalkan. Sudewo sendiri adalah politisi Gerindra yang terpilih sebagai Bupati Pati melalui Pilkada 2024 dan baru dilantik pada Februari 2025.

Tuntutan Massa dan Rencana Pemakzulan

Kericuhan ini merupakan puncak dari rentetan protes yang bermula dari kebijakan kenaikan PBB-P2. Meskipun kebijakan itu telah dibatalkan, tuntutan masyarakat tidak berhenti. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap menyuarakan tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.

Selain itu, demonstrasi ini juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan lain, seperti:

• Menolak kebijakan lima hari sekolah.
• Menolak renovasi Alun-Alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar.
• Menolak pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati yang bersejarah.
• Mempertanyakan proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.

Kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah mengambil langkah tegas dengan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. K

eputusan ini menjadi babak baru dalam kisruh ini, menunjukkan bahwa krisis kepercayaan antara bupati dan rakyatnya telah mencapai puncaknya, dan proses politik untuk menindaklanjutinya kini sepenuhnya berada di tangan DPRD.