7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?

Menggunakan sistem pengeras suara resmi milik DPRD, mereka secara bergantian berorasi.

Ruangan yang biasanya hanya mendengar laporan pandangan fraksi, kini dipenuhi oleh suara kemarahan, keluhan, dan tuntutan rakyat secara langsung dan tanpa filter.

4. Gema Seruan "Lengserkan Sudewo!" Menggema Tanpa Henti

Satu tuntutan utama yang terus-menerus digemakan di dalam ruang sidang adalah pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. "Lengserkan Sudewo! Lengserkan Sudewo sekarang juga!" menjadi seruan yang menggema tanpa henti.

Diiringi gema takbir, tuntutan ini menunjukkan bahwa kemarahan massa sudah tidak lagi bisa dinegosiasikan.

Mereka tidak hanya meminta kebijakan dibatalkan, tetapi sudah menuntut kepala daerahnya untuk turun dari jabatan.

5. Ketua DPRD Berusaha Menenangkan Situasi

Di tengah 'kekacauan' tersebut, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, tampak hadir dan berusaha menenangkan massa.

Ia mencoba berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh para orator dadakan dari kalangan demonstran.

Baca Juga: Viral Gas Air Mata Demo Pati di Perkampungan, Nyasar atau Sengaja Ditembakkan?

Kehadirannya menunjukkan upaya mediasi, meski situasi sudah terlanjur dikuasai oleh emosi dan semangat massa yang membara.

6. Terjadi Justru Usai DPRD Sepakati Hak Angket

Fakta paling menarik adalah, aksi pengambilalihan ruang sidang ini terjadi setelah DPRD secara resmi menyepakati penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki Bupati Sudewo dalam sidang paripurna beberapa jam sebelumnya.

Ini menunjukkan bahwa keputusan DPRD untuk memulai proses pemakzulan ternyata belum cukup memuaskan massa. Mereka menuntut proses yang lebih cepat dan kepastian bahwa sang bupati benar-benar akan lengser.

7. Puncak Kemarahan Akibat Kenaikan PBB yang Mencekik

Seluruh drama politik ini berakar dari satu masalah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai gila-gilaan, bahkan dilaporkan mencapai 300% di beberapa wilayah.

Kebijakan ini dianggap mencekik leher rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Ditambah dengan sikap pemerintah daerah yang dianggap tertutup dan arogan, kemarahan ini terakumulasi hingga akhirnya meledak menjadi serangkaian aksi protes yang puncaknya adalah pendudukan ruang sidang paripurna.