Suara.com - Gelombang perlawanan masyarakat Kabupaten Pati terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar protes biasa.
Fenomena ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat, merefleksikan spirit pembangkangan Samin Surosentiko yang legendaris dari tanah yang sama.
Sosiolog dan pengamat sosial, Dr. Okky Madasari, membedah fenomena ini secara tajam.
Menurutnya, ledakan kemarahan warga Pati merupakan cerminan dari DNA perlawanan yang telah tertanam sejak lama di wilayah tersebut, menjadikan Pati sebagai salah satu episentrum gerakan sosial historis di Indonesia.
Okky menegaskan bahwa perlawanan semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Pati.
Ia merujuk langsung pada Gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah gerakan pembangkangan sipil yang dengan gigih menolak membayar pajak dan segala aturan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Gerakan Samin menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan yang dianggap menindas dan memeras rakyat.
Kritik pedas pun dilontarkan kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap gagal membaca karakter masyarakatnya sendiri.
"Bupati Pati nampaknya tidak mengenal daerahnya sendiri yang memiliki sejarah perlawanan kuat," ujar Dr. Okky dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip pada Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: KPK Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo, Warganet: Kok Baru Sekarang?
"Kenaikan PBB hingga 250% menjadi pemicu yang membangkitkan kembali semangat perlawanan tersebut."
Analisis Okky menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan warga Pati kali ini ditopang oleh beberapa karakteristik yang solid dan patut menjadi perhatian.
Pertama, ini adalah contoh konkret keberhasilan pembangkangan sipil. Gerakan yang terorganisir dan solid terbukti mampu menekan penguasa hingga membatalkan kebijakannya.
Kedua, adanya dukungan lintas elemen yang masif. Kekuatan gerakan ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif kaum perempuan hingga warga perantauan yang bersatu padu, menunjukkan ikatan sosial yang sulit dipecah.
Ketiga, semangat yang tak kunjung padam. Meskipun tuntutan utama, yakni pembatalan kenaikan PBB, telah dipenuhi, gejolak di masyarakat tidak serta-merta surut.
Menurut Okky, hal ini terjadi karena bupati dianggap telah melewati "titik tidak bisa kembali" atau point of no return, di mana kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis habis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Malam Tahun Baru di Bundaran HI Dijaga Ketat, 10 K-9 Diterjunkan Amankan Keramaian
-
Kapolri: Warga Patuh Tanpa Kembang Api, Doa Bersama Dominasi Malam Tahun Baru
-
8 Anak Terpisah dengan Keluarga di Malioboro, Wali Kota Jogja: Bisa Ditemukan Kurang dari 15 Menit
-
Menko Polkam Pastikan Malam Tahun Baru Aman: Tak Ada Kejadian Menonjol dari Papua hingga Lampung
-
Gus Ipul Pastikan BLTS Rp900 Ribu Jangkau Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Diguyur Hujan, Massa Tetap Padati Bundaran HI di Malam Tahun Baru 2026
-
Belasan Nyawa Melayang di Galangan Kapal PT ASL Shipyard: Kelalaian atau Musibah?
-
Kawasan Malioboro Steril Kendaraan Jelang Tahun Baru 2026, Wisatawan Tumpah Ruah
-
Bantuan Rp15 Ribu per Hari Disiapkan Kemensos untuk Warga Terdampak Bencana
-
Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Polisi Siap Matikan dan Tegur Warga!