Suara.com - Kemenangan gemilang masyarakat Kabupaten Pati yang berhasil membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% bukan sekadar cerita sukses lokal.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat dan percikan api yang berpotensi menyulut gelombang pembangkangan sipil (civil disobedience) ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Analisis tajam ini disampaikan Sosiolog sekaligus pengamat sosial, Dr. Okky Madasari.
Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, ia membedah bagaimana gerakan perlawanan di Pati bisa menjadi cetak biru bagi daerah lain yang merasakan ketidakadilan serupa.
Menurut Okky, perlawanan rakyat Pati bukanlah gerakan tanpa akar. Ia menunjuk pada DNA perlawanan yang diwarisi dari gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah simbol perlawanan kultural terhadap kekuasaan kolonial tanpa kekerasan.
Semangat inilah yang dinilai gagal dibaca oleh pemerintah daerah setempat.
"Bupati Pati dinilai tidak mengenal daerahnya sendiri yang punya sejarah perlawanan," ujar Dr. Okky dikutip dari YouTube pada Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa karakter masyarakat yang terinspirasi dari semangat Samin membuat mereka sulit untuk tunduk pada tekanan atau ancaman.
"Masyarakat Pati, dengan semangat Samin, tidak mudah ditekan atau diancam."
Baca Juga: Sekjen Gerindra 'Sentil' Bupati Pati Sudewo: Jangan Tambah Beban Rakyat!
Lantas, mengapa fenomena ini berpotensi besar untuk menular? Dr. Okky Madasari memaparkan tiga faktor kunci yang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi kebijakan publik yang dianggap menindas.
Pertama, isu yang diangkat bersifat universal dan relevan bagi banyak orang.
Kenaikan pajak yang drastis di tengah himpitan ekonomi adalah masalah yang juga dihadapi oleh warga di banyak kabupaten dan kota lain. Hal ini menciptakan solidaritas dan perasaan senasib.
"Gerakan di Pati bisa menular ke daerah lain karena kasus kenaikan pajak juga terjadi di banyak daerah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit," tegas Dr. Okky.
Kedua, keberhasilan di Pati menjadi bukti nyata. Kemenangan mereka membatalkan kenaikan PBB adalah preseden, sebuah contoh konkret bahwa perlawanan kolektif dapat membuahkan hasil.
Ini menjadi bahan bakar motivasi bagi daerah lain untuk tidak lagi diam dan pasrah menerima kebijakan yang memberatkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Ahli UGM Kritik MBG di Sidang MK: Kenapa Bukan Pendidikan Gratis untuk Seluruh Warga hingga Kuliah?
-
SPPG Dicap Biang Kerok Kasus Keracunan Massal MBG, BGN: Mereka Tak Patuhi SOP!
-
2 Cucu Mahfud MD Jadi Korban Keracunan MBG di Jogja: Muntah-muntah Sampai Dirawat 4 Hari di RS
-
2 Cucu Korban MBG, Mahfud MD Ungkit Data Keracunan Siswa Versi Prabowo: Ini Bukan Persoalan Angka!
-
Teroris Menyusup Lewat Game Online, BNPT Ungkap 13 Anak Direkrut Jadi Simpatisan Jaringan Radikal
-
Menghilang Usai Rumahnya Dijarah, Ahmad Sahroni Muncul, Janji akan Jadi Pribadi yang Berbeda
-
Bikin Melongo! Penampakan 32 Kendaraan Mewah Terkait Kasus Noel saat Dipindahkan KPK ke Rupbasan
-
Ahmad Sahroni Akhirnya Buka Suara! Ferry Irwandi Beberkan Isi Percakapan Telepon!
-
Akal Bulus Kades Kohod di Kasus Pagar Laut: Sulap Lautan Jadi Daratan, Dijual Rp39 M Pakai KTP Warga
-
Makanan Berlendir dan Bau, Ini Kronologi Dugaan Keracunan 21 Siswa SDN 01 Gedong Usai Santap MBG