Suara.com - Kemenangan gemilang masyarakat Kabupaten Pati yang berhasil membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% bukan sekadar cerita sukses lokal.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat dan percikan api yang berpotensi menyulut gelombang pembangkangan sipil (civil disobedience) ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Analisis tajam ini disampaikan Sosiolog sekaligus pengamat sosial, Dr. Okky Madasari.
Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, ia membedah bagaimana gerakan perlawanan di Pati bisa menjadi cetak biru bagi daerah lain yang merasakan ketidakadilan serupa.
Menurut Okky, perlawanan rakyat Pati bukanlah gerakan tanpa akar. Ia menunjuk pada DNA perlawanan yang diwarisi dari gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah simbol perlawanan kultural terhadap kekuasaan kolonial tanpa kekerasan.
Semangat inilah yang dinilai gagal dibaca oleh pemerintah daerah setempat.
"Bupati Pati dinilai tidak mengenal daerahnya sendiri yang punya sejarah perlawanan," ujar Dr. Okky dikutip dari YouTube pada Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa karakter masyarakat yang terinspirasi dari semangat Samin membuat mereka sulit untuk tunduk pada tekanan atau ancaman.
"Masyarakat Pati, dengan semangat Samin, tidak mudah ditekan atau diancam."
Baca Juga: Sekjen Gerindra 'Sentil' Bupati Pati Sudewo: Jangan Tambah Beban Rakyat!
Lantas, mengapa fenomena ini berpotensi besar untuk menular? Dr. Okky Madasari memaparkan tiga faktor kunci yang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi kebijakan publik yang dianggap menindas.
Pertama, isu yang diangkat bersifat universal dan relevan bagi banyak orang.
Kenaikan pajak yang drastis di tengah himpitan ekonomi adalah masalah yang juga dihadapi oleh warga di banyak kabupaten dan kota lain. Hal ini menciptakan solidaritas dan perasaan senasib.
"Gerakan di Pati bisa menular ke daerah lain karena kasus kenaikan pajak juga terjadi di banyak daerah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit," tegas Dr. Okky.
Kedua, keberhasilan di Pati menjadi bukti nyata. Kemenangan mereka membatalkan kenaikan PBB adalah preseden, sebuah contoh konkret bahwa perlawanan kolektif dapat membuahkan hasil.
Ini menjadi bahan bakar motivasi bagi daerah lain untuk tidak lagi diam dan pasrah menerima kebijakan yang memberatkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Zulhas di Rakernas PAN: Konflik Israel-Iran 'Biadab' dan Di Luar Batas Kemanusiaan
-
Perubahan Iklim Tekan Produksi Pangan, BRIN Dorong Adaptasi dan Mitigasi
-
SPPG Kemayoran Distribusikan Makan Bergizi Gratis, Libatkan 70% Warga Sekitar
-
Diproduksi dalam Kamar Hotel Bogor, Polisi Bongkar Praktik Pembuatan Uang Palsu
-
5 Fakta Gugurnya 3 Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon
-
Pemerintah Berduka 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Minta Kewaspadaan Ditingkatkan
-
Modal Air Detergen, Komplotan 'Black Dollar' di Meruya Libas Uang WN Korea Rp1,6 Miliar
-
Wamendagri Warning ASN: WFH Bukan Berarti Libur, Pelayanan Publik Jangan Sampai Terganggu!
-
Pengamat UGM Nilai Keputusan Tahan Harga BBM Tepat, Jaga Daya Beli di Tengah Tekanan Global
-
Pramono Akui Laporan JAKI Banyak Mandek, Kasus Zebra Cross Tebet Disorot