Suara.com - Gelombang perlawanan masyarakat Kabupaten Pati terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar protes biasa.
Fenomena ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat, merefleksikan spirit pembangkangan Samin Surosentiko yang legendaris dari tanah yang sama.
Sosiolog dan pengamat sosial, Dr. Okky Madasari, membedah fenomena ini secara tajam.
Menurutnya, ledakan kemarahan warga Pati merupakan cerminan dari DNA perlawanan yang telah tertanam sejak lama di wilayah tersebut, menjadikan Pati sebagai salah satu episentrum gerakan sosial historis di Indonesia.
Okky menegaskan bahwa perlawanan semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Pati.
Ia merujuk langsung pada Gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah gerakan pembangkangan sipil yang dengan gigih menolak membayar pajak dan segala aturan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Gerakan Samin menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan yang dianggap menindas dan memeras rakyat.
Kritik pedas pun dilontarkan kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap gagal membaca karakter masyarakatnya sendiri.
"Bupati Pati nampaknya tidak mengenal daerahnya sendiri yang memiliki sejarah perlawanan kuat," ujar Dr. Okky dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip pada Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: KPK Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo, Warganet: Kok Baru Sekarang?
"Kenaikan PBB hingga 250% menjadi pemicu yang membangkitkan kembali semangat perlawanan tersebut."
Analisis Okky menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan warga Pati kali ini ditopang oleh beberapa karakteristik yang solid dan patut menjadi perhatian.
Pertama, ini adalah contoh konkret keberhasilan pembangkangan sipil. Gerakan yang terorganisir dan solid terbukti mampu menekan penguasa hingga membatalkan kebijakannya.
Kedua, adanya dukungan lintas elemen yang masif. Kekuatan gerakan ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif kaum perempuan hingga warga perantauan yang bersatu padu, menunjukkan ikatan sosial yang sulit dipecah.
Ketiga, semangat yang tak kunjung padam. Meskipun tuntutan utama, yakni pembatalan kenaikan PBB, telah dipenuhi, gejolak di masyarakat tidak serta-merta surut.
Menurut Okky, hal ini terjadi karena bupati dianggap telah melewati "titik tidak bisa kembali" atau point of no return, di mana kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis habis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum