Suara.com - Gelombang perlawanan masyarakat Kabupaten Pati terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar protes biasa.
Fenomena ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat, merefleksikan spirit pembangkangan Samin Surosentiko yang legendaris dari tanah yang sama.
Sosiolog dan pengamat sosial, Dr. Okky Madasari, membedah fenomena ini secara tajam.
Menurutnya, ledakan kemarahan warga Pati merupakan cerminan dari DNA perlawanan yang telah tertanam sejak lama di wilayah tersebut, menjadikan Pati sebagai salah satu episentrum gerakan sosial historis di Indonesia.
Okky menegaskan bahwa perlawanan semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Pati.
Ia merujuk langsung pada Gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah gerakan pembangkangan sipil yang dengan gigih menolak membayar pajak dan segala aturan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Gerakan Samin menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan yang dianggap menindas dan memeras rakyat.
Kritik pedas pun dilontarkan kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap gagal membaca karakter masyarakatnya sendiri.
"Bupati Pati nampaknya tidak mengenal daerahnya sendiri yang memiliki sejarah perlawanan kuat," ujar Dr. Okky dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip pada Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: KPK Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo, Warganet: Kok Baru Sekarang?
"Kenaikan PBB hingga 250% menjadi pemicu yang membangkitkan kembali semangat perlawanan tersebut."
Analisis Okky menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan warga Pati kali ini ditopang oleh beberapa karakteristik yang solid dan patut menjadi perhatian.
Pertama, ini adalah contoh konkret keberhasilan pembangkangan sipil. Gerakan yang terorganisir dan solid terbukti mampu menekan penguasa hingga membatalkan kebijakannya.
Kedua, adanya dukungan lintas elemen yang masif. Kekuatan gerakan ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif kaum perempuan hingga warga perantauan yang bersatu padu, menunjukkan ikatan sosial yang sulit dipecah.
Ketiga, semangat yang tak kunjung padam. Meskipun tuntutan utama, yakni pembatalan kenaikan PBB, telah dipenuhi, gejolak di masyarakat tidak serta-merta surut.
Menurut Okky, hal ini terjadi karena bupati dianggap telah melewati "titik tidak bisa kembali" atau point of no return, di mana kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis habis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa