Suara.com - Gelombang perlawanan masyarakat Kabupaten Pati terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar protes biasa.
Fenomena ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat, merefleksikan spirit pembangkangan Samin Surosentiko yang legendaris dari tanah yang sama.
Sosiolog dan pengamat sosial, Dr. Okky Madasari, membedah fenomena ini secara tajam.
Menurutnya, ledakan kemarahan warga Pati merupakan cerminan dari DNA perlawanan yang telah tertanam sejak lama di wilayah tersebut, menjadikan Pati sebagai salah satu episentrum gerakan sosial historis di Indonesia.
Okky menegaskan bahwa perlawanan semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Pati.
Ia merujuk langsung pada Gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah gerakan pembangkangan sipil yang dengan gigih menolak membayar pajak dan segala aturan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Gerakan Samin menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan yang dianggap menindas dan memeras rakyat.
Kritik pedas pun dilontarkan kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap gagal membaca karakter masyarakatnya sendiri.
"Bupati Pati nampaknya tidak mengenal daerahnya sendiri yang memiliki sejarah perlawanan kuat," ujar Dr. Okky dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip pada Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: KPK Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo, Warganet: Kok Baru Sekarang?
"Kenaikan PBB hingga 250% menjadi pemicu yang membangkitkan kembali semangat perlawanan tersebut."
Analisis Okky menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan warga Pati kali ini ditopang oleh beberapa karakteristik yang solid dan patut menjadi perhatian.
Pertama, ini adalah contoh konkret keberhasilan pembangkangan sipil. Gerakan yang terorganisir dan solid terbukti mampu menekan penguasa hingga membatalkan kebijakannya.
Kedua, adanya dukungan lintas elemen yang masif. Kekuatan gerakan ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif kaum perempuan hingga warga perantauan yang bersatu padu, menunjukkan ikatan sosial yang sulit dipecah.
Ketiga, semangat yang tak kunjung padam. Meskipun tuntutan utama, yakni pembatalan kenaikan PBB, telah dipenuhi, gejolak di masyarakat tidak serta-merta surut.
Menurut Okky, hal ini terjadi karena bupati dianggap telah melewati "titik tidak bisa kembali" atau point of no return, di mana kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis habis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap