Tolak Mundur Meski Telah Didemo, Bupati Pati Sudewo Dinilai Tak Memahami Rakyatnya Sendiri

Suara.com - Bupati Pati Sudewo dinilai tidak memahami kondisi psikologis rakyatnya sendiri meski telah didemo besar-besaran kemarin, Rabu (13/8).

Pernyataan tegas Sudewo tidak akan mundur dari jabatannya, disebut oleh Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, sebagai langkah komunikasi yang keliru dan berisiko tinggi.

"Saya melihat bupati Pati ini memang sangat tidak memahami psikologis rakyatnya. Ketika masyarakatnya sudah pada emosi tinggi dan kemarahan yang tinggi, dia tetap ingin mempertahankan posisinya," kata Jamiluddin kepada Suara.com, dihubungi Kamis (14/8/2025).

Menurut Jamiluddin, Sudewo tidak membaca situasi psikologis masyarakatnya yang sudah berada di titik emosi dan kemarahan tinggi akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat diterapkan.

Dalam situasi panas seperti itu, seharusnya Sudewo menghindari pernyataan yang berpotensi memicu kemarahan lebih besar

"Harusnya itu tidak perlu dia sampaikan. Karena itu akan menambah amarah masyarakat," kata Jamiluddin.

Dari perspektif komunikasi politik, langkah Sudewo dinilai sebagai tindakan yang gambling.

Alih-alih meredam tensi publik, pernyataan tersebut justru menjadi bumerang yang memperlebar jarak antara pemerintah daerah dan warga.

"Ini dia sangat gambling, dan itu membuat justru bumerang buat sang Bupati Sudewo itu," tegas Jamiluddin.

Baca Juga: Mendidik Penguasa dengan Perlawanan, Sosiolog: Filosofi Kuno Marco Kartodikromo Bangkit di Pati!

Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar melanda Kabupaten Pati sejak 10 Agustus 2025, memuncak pada 13 Agustus.

Ribuan warga menuntut pembatalan kenaikan PBB sekaligus mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh, mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan belasan ditangkap.

Meski telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB, Sudewo menegaskan tidak akan mundur dan memilih menghormati mekanisme formal yang saat ini tengah bergulir di DPRD melalui hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan.