Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, setiap kepala daerah yang saat pilkada diusung oleh partainya, haru menerapkan kebijakan populis atau pro-rakyat, bukan justru sebaliknya.
Hal itu ditegaskan Dasco dalam forum resmi, yakni bimbingan teknis atau bimtek Partai Gerindra Sumatera Utara yang digelar di Medan.
Dia mengatakan, peringatan tegas dan keras itu berlaku untuk semua kepala daerah yang diusung, apalagi tercatat sebagai kader Gerindra.
Menurutnya, mandat yang diberikan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata.
Itu agar masyarakat bisa secara langsung merasakan maupun menerima dampak positif dari kader Gerindra yang menjadi kepala daerah.
Euforia kemenangan pilkada, tegas Dasco, harus segera diubah menjadi energi untuk bekerja lebih keras.
"Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra, agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," kata Dasco dalam keterangan, Kamis (14/8/2025).
Arahan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah penegasan identitas politik Gerindra, kata Dasco.
Apalagi, kata Dasco, hal itu merupakan doktrin utama ajaran Prabowo kepada seluruh kader Gerindra. Dia menekankan, kebijakan yang bermanfaat akan membangun keyakinan publik.
Baca Juga: Hercules Sindir Keras Bupati Pati Sudewo: Tidur di Got pun Mau Demi Jabatan, Tapi Sekarang?
Rakyat akan melihat kehadiran seorang pemimpin dari Partai Gerindra sebagai pembuat kebijakan, benar-benar membawa perubahan positif dan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari.
"Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing," tambah Dasco.
Kontroversi Sudewo
Meski tak berkaitan secara langsung, pernyataan Dasco itu bisa menjadi sikap Partai Gerindra terhadap kasus kontroversial Bupati Pati Sudewo.
Sudewo adalah kader Partai Gerindra. Dia menerapkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250 persen.
Kontan saja kebijakan itu diprotes oleh mayoritas warga Pati, yang menilai kenaikan pajak sangat menyengsarakan.
Tak hanya itu, Sudewo juga justru menantang masyarakat untuk berdemonstrasi bila tak menyukai kebijakannya.
Puncaknya, Rabu (13/8), ribuan warga Pati turun ke jalan, mengepung kantor Sudewo untuk menuntut sang bupati lengser.
DPRD setempat, pada hari yang sama juga mengesahkan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memanggil Sudewo dan menelisik kemungkinan pemakzulan dirinya.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, secara resmi mengeluarkan peringatan tegas.
Pesan tersebut bukan sekadar basa-basi politik, melainkan sebuah intervensi langsung yang meminta Sudewo untuk segera memperhatikan dan menyerap aspirasi masyarakatnya.
Sugiono menekankan agar kebijakan yang lahir dari Pemerintah Kabupaten Pati tidak justru menjadi bumerang yang menambah beban hidup warganya.
Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPP Gerindra memantau ketat kinerja para kepala daerah yang diusungnya.
"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," kata Sugiono.
Lebih jauh, Sugiono tidak hanya berbicara atas nama pribadinya atau sebagai fungsi administratif Sekjen.
Ia membawa pesan yang lebih berat dengan mengutip doktrin utama dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Ini menegaskan bahwa arahan tersebut adalah garis komando ideologis yang tidak bisa ditawar.
Sugiono mengingatkan Sudewo dan seluruh kepala daerah kader Gerindra lainnya tentang pesan fundamental dari Prabowo.
Pesan tersebut adalah inti dari DNA politik Gerindra yang harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.
"Bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," tegas Sugiono.
Tag
Berita Terkait
-
Hercules Sindir Keras Bupati Pati Sudewo: Tidur di Got pun Mau Demi Jabatan, Tapi Sekarang?
-
Bupati Pati Didesak Mundur, Komisi II DPR: Kalau Mau Aman, Ya Dengarkan Suara Rakyat Dulu
-
Karier Politik Bupati Pati Sudewo di Ujung Tanduk, Dilawan Akibat Sikap Arogan?
-
Desak Mundur Bupati Pati, Rekam Jejak Hercules: Penguasa Tanah Abang yang Utang Nyawa ke Prabowo
-
Anggap Sombong dan Arogan, Murka Hercules pada Bupati Pati: Jangan Pernah Remehkan Suara Rakyat!
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga