Kenaikan PBB Sudah Dibantah, Posko Depan Kantor Bupati Banyuwangi Masih Banjir Bantuan Logistik

Menanggapi rencana perlawanan di Banyuwangi menyusul yang telah berlangsung di Pati, warganet tampak memberikan dukungan.

"Kesabaran memang ada batasnya," komentar akun @manusiaromb***.

"Dari sabang sampai merauke, bergerak melawan ketidakadilan," sahut akun @WisanggeniL***.

"Kita selaku masyarakat Indonesia, mendukung gejolak yang ditimbulkan oleh kebijakan goblok pejabat pemerintah," balas akun @AganKar***.

Dari akun Instagram @bwi.info, terungkap bahwa Posko Rakyat Banyuwangi telah berdiri sejak 11 Agustus 2025 sebelum demo Pati.

"Selain bantuan air mineral, kita dapat bantuan sound system," ujar perekam video yang diketahui berasal dari akun TikTok @choirulhidayanto.

Sementara itu, pada 13 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi membantah kabar kenaikan PBB 200 persen,

Bantahan itu disampaikan Guntur Priambodo selaku Sekretaris Daerah Banyuwangi.

"Kami memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2," tulis Guntur Priambodo kepada Tempo.

Baca Juga: Pati Berontak! Pengamat Ungkap DNA Perlawanan Warga yang Tak Bisa Diremehkan

Menurut Guntur Priambodo, Pemkab Banyuwangi tidak berencana menaikkan Pendapatan Asli Daerah melalui PBB.

Hal yang sama juga dinyatakan Samsudin selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi.

Menurut Samsudin, Pemkab Banyuwangi sama sekali tidak pernah membahas rencana kenaikan tarif PBB.

Yang diketahui Samsudin justru Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan single tarif PBB sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.

Namun Pemkab Banyuwangi memilih tetap menggunakan multitarif yang diatur dalam Pasal 9 seperti sebelumnya.