Suara.com - Sosok politisi Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah memaparkan visi dan langkah-langkah strategisnya untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Dalam sebuah wawancara di Podcast Akbar Faizal Uncensored, figur yang akrab disapa Kang Dedi ini mengungkap rencana radikal dalam tata kelola anggaran jika memimpin Jabar, menyasar sektor-sektor vital seperti pendidikan dan infrastruktur.
Sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh, Dedi Mulyadi yang kini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2024, menawarkan perubahan fundamental.
Ia menyoroti perlunya reformasi anggaran untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu gebrakan utama yang ia paparkan adalah perombakan total alokasi anggaran pendidikan. Dedi berencana memangkas porsi belanja teknologi informasi yang dinilai terlalu besar dan mengalihkannya untuk pembangunan fisik yang lebih mendesak.
"Saya ubah rasio anggaran pendidikan, yang tadinya dialokasikan besar untuk IT, sekarang dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru dan sekolah baru," ujar Dedi Mulyadi dalam podcast tersebut dikutip dari YouTube.
Langkah ini diyakini akan membawa dampak signifikan. Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menargetkan adanya lompatan besar dalam penyediaan sarana pendidikan.
Ia mengilustrasikan, jika sebelumnya dalam setahun hanya terbangun satu SMA baru, dengan kebijakan ini pembangunan bisa mencapai 15 sekolah per tahun, bahkan ditargetkan meningkat hingga 50 sekolah di tahun berikutnya.
Dari Jalan Mulus Hingga Listrik untuk Warga Miskin
Baca Juga: Di Balik Aksi Unik Ustaz Felix Siauw Kibarkan Bendera One Piece, Ternyata Ini Pesan yang Disampaikan
Tak hanya pendidikan, sektor infrastruktur juga menjadi prioritas utama Dedi Mulyadi.
Ia berencana menaikkan anggaran infrastruktur jalan secara drastis dari yang semula di angka Rp 400-an miliar menjadi Rp 2,2 triliun, dengan target ideal mencapai Rp 2,5 triliun.
Kenaikan fantastis juga direncanakan untuk anggaran listrik, yang akan melonjak dari hanya Rp 10 miliar menjadi hampir Rp 250 miliar, serta alokasi untuk program rumah rakyat miskin yang akan ditingkatkan dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar.
Untuk memastikan anggaran tepat sasaran, Dedi juga akan melakukan rasionalisasi dana hibah.
Penyaluran dana ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kelompok masyarakat yang selama ini mengabdi namun kerap terabaikan, seperti para guru ngaji.
Dalam upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, Dedi Mulyadi akan mengubah metode evaluasi anggaran kabupaten/kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!
-
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Mensos Siapkan Skema Bantuan Khusus Bagi Ahli Waris
-
Buka-bukaan Anak Riza Chalid: Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang 3 Hari
-
Indonesia Protes Keras Gugurnya Pasukan UNIFIL, Tuntut Investigasi Menyeluruh Atas Serangan Israel
-
Fakta Baru Kasus Andrie Yunus Terungkap di DPR, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Puspom TNI
-
Istri Eks Komut Indofarma Mengadu ke DPR, Sebut Vonis 13 Tahun Penjara Tanpa Bukti Aliran Dana
-
MenpanRB: Isu Utama WFH ASN Adalah Digitalisasi, Bukan Sekadar Efisiensi