Dedi Mulyadi 'Kuliti' Anggaran Jabar Era Gubernur Sebelumnya: Pembangunan Tertinggal 20 Tahun!

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam yang menyasar langsung tata kelola anggaran pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam sebuah diskusi panas di podcast Akbar Faizal Uncensored, Dedi menyebut alokasi anggaran yang tidak efektif telah membuat pembangunan di Tanah Pasundan mengalami kemunduran hingga 20 tahun.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini membongkar sejumlah data yang menurutnya menjadi biang keladi keterlambatan pembangunan.

Salah satu sorotan utamanya adalah pada sektor pendidikan. Ia mengungkap adanya ketimpangan alokasi yang mencengangkan.

"Anggaran pendidikan kita 12 triliun, tetapi 730 miliar untuk IT, pembangunan ruang kelas cuma 50 miliar," ungkap Dedi Mulyadi dalam podcast tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung pada minimnya pembangunan infrastruktur pendidikan dasar.

Ia mencontohkan, akibat dari kebijakan tersebut, penambahan SMA baru di seluruh Jawa Barat pada masa sebelumnya rata-rata hanya satu sekolah per tahun. Angka yang sangat ironis untuk provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Kondisi ini diperparah dengan temuan Dedi Mulyadi mengenai adanya 3.333 ruang kelas yang rusak di seluruh Jabar.

Sebagai respons, pemerintahannya kini mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk pembangunan sekolah dan ruang kelas baru pada tahun 2025, angka yang melonjak 20 kali lipat dibanding era Ridwan Kamil yang hanya sekitar Rp60 miliar.

Baca Juga: Di Balik Aksi Unik Ustaz Felix Siauw Kibarkan Bendera One Piece, Ternyata Ini Pesan yang Disampaikan

"Makanya kenapa beli TIK, sakola na arek rugrug (sekolahnya sudah mau roboh)," sindirnya.

Dana Hibah Fantastis dan Infrastruktur Minim

Tak hanya pendidikan, Dedi juga menyoroti penggunaan dana hibah yang pernah mencapai angka fantastis hingga Rp12 triliun.

Menurutnya, penyaluran dana tersebut sarat dengan kepentingan dan seringkali tidak tepat sasaran, lebih berdasarkan akses politik ketimbang kebutuhan riil publik.

Sejumlah pihak bahkan menyoroti sulitnya mengakses dana hibah bagi pesantren di era Ridwan Kamil jika tidak memiliki koneksi politik.

"Audit BPK atau BPKP itu seharusnya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melihat outcome dan benefit anggaran untuk publik," tegas Dedi Mulyadi.