Suara.com - Aktivitas pertambangan nikel ilegal yang mengancam salah satu pulau kecil strategis di Maluku Utara, Pulau Gebe, kini telah masuk dalam radar pengawasan ketat Komisi XII DPR RI.
Menurut informasi intelijen, salah satu perusahaan yang melakukan penambangan nikel ilegal tersebut diduga dimiliki seorang anggota DPR RI.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, membenarkan bahwa laporan mengenai operasi ilegal di Pulau Gebe telah diterima dan kini menjadi prioritas komisinya.
"Saya sudah dapat info soal adanya kegiatan pertambangan nikel yang ilegal di Gebe, cuman saya belum mendalami secara detail soal siapa yang terlibat dan sejauh mana praktik di lapangannya. Tapi Komisi XII akan atensi soal ini," ujar Bambang Patijaya kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Bahkan, DPR disebutnya sedang menelusuri jaringan yang bertanggung jawab atas eksploitasi sumber daya alam secara melawan hukum di wilayah tersebut.
Ia menyatakan bahwa skala dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi ini sedang dalam proses pendalaman.
Terkait dugaan salah satu Anggota DPR yang mengendalikan salah satu operator tambang ilegal tersebut, Bambang menyatakan masih terus didalami.
"Kita lihat nanti bagaimana faktanya ya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, secara eksplisit meminta Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM untuk bertindak.
Baca Juga: Pesona Pulau Gebe yang Terancam, di Balik Ramainya Tagar #SavePulauGebe di Medsos
Ia menekankan bahwa DPR akan memberikan dukungan penuh bagi upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.
Eddy merujuk pada kasus sebelumnya di mana intervensi tegas dilakukan.
"Masih segar di ingatan kita terkait penambangan di pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat, di mana atas kebijakan Pak Presiden kemudian dilakukan penghentian kegiatan penambangan atau cabutan izin yang sudah dikeluarkan, karena memang melanggar ketentuan perangkat hukum terkait penambangan di pulau-pulau kecil Indonesia dengan batasan 2.000 hektare," kata Eddy Soeparno kepada awak media, Kamis (14/8/2025).
Sebagai informasi, Pulau Gebe sendiri merupakan pulau kecil di Kabupaten Halmahera Tengah yang berada di lingkungan geografis dekat Raja Ampat.
Selain lokasinya yang berdekatan dengan Raja Ampat, Pulau Gebe juga memiliki hutan yang cukup lebat, dengan berbagai flora dan fauna endemik.
Beberapa spesies burung yang jarang ditemukan di tempat lain juga bisa dijumpai di pulau tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
Terkini
-
Viral Wali Kota Gorontalo Ngamuk Proyek Kampung Nelayan Disetop Ormas GRIB, Nyaris Adu Jotos!
-
Wartawan Dianiaya oleh Petugas SPPG di Jaktim, Kepala BGN Minta Maaf: Kekerasan Tidak Boleh
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
Gus Yasin Daftarkan Kepengurusan PPP Kubu Agus Suparmanto ke Kemenhum: Hasil Muktamar Hanya Satu
-
Bayi yang Dibuang ke Panti Anak Yatim di Jakbar Meninggal, Sejoli Buronan Polisi Masih Santai Kerja
-
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Mendagri Hadiri Upacara di Lubang Buaya
-
PPP Jabar Ungkap Blunder Fatal Amir Uskara Bikin Agus Suparmanto Melenggang Jadi Ketum
-
Komplotan Begal 7 Kali Beraksi di Jakarta Nyamar Debt Collector, Korbannya 'Dibuang' ke Flyover!
-
Aksi Culas Bos Pangkalan Elpiji Terbongkar, Oplos Tabung Gas hingga Raup Rp70 Juta Saban Bulan
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik