Suara.com - Pemerintah secara resmi membuka peluang masif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi pemain kunci dalam program strategis pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Keterlibatan ini difokuskan pada penguatan sisi pasokan (supply), di mana UMKM didorong untuk mengisi berbagai peran vital mulai dari jasa konstruksi, penyedia bahan bangunan, hingga layanan pendukung pasca-hunian.
"Kementerian UMKM mendorong agar peran UMKM difokuskan pada sisi supply yaitu mempersiapkan dan mendorong seoptimal mungkin pelaksanaan Program 3 Juta Rumah,” kata Deputi Bidang UMKM Kementerian UMKM, Temmy Satya, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Untuk memaksimalkan kontribusi, pemerintah telah memetakan sejumlah sektor yang dapat diisi oleh UMKM.
Temmy menjelaskan bahwa pelibatan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengembang dan kontraktor skala kecil hingga penyedia tenaga ahli profesional.
Secara spesifik, peluang terbuka bagi UMKM di bidang yang meliputi; penyedia tukang bangunan, jasa instalasi listrik dan plumbing (perpipaan), jasa pengecatan profesional,
aplikator rumah pracetak modern; seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN).
Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal, Kementerian UMKM akan mengintensifkan program pembinaan dan pendampingan.
Langkah ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha agar siap terlibat dalam skala proyek perumahan nasional.
Bagi UMKM yang tertarik, Temmy menegaskan bahwa persyaratannya tidak rumit. Fokus utamanya adalah kesiapan administrasi dan kapasitas teknis.
Baca Juga: Qatar Garap Proyek 3 Juta Rumah di Indonesia, Kapan Mulai Dibangun?
"Yang diperlukan UMKM pengembang adalah pemahaman prosedur untuk teregistrasi di SIRENG (Sistem Registrasi Pengembang) dan SIKUMBANG (Sistem Kumpulan Pengembang), serta kapasitas usaha untuk dapat membangun rumah subsidi,” jelasnya.
Insentif Permodalan Melalui KUR Perumahan
Sebagai pendorong utama, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Skema ini dirancang secara eksklusif untuk mendukung UMKM yang bergerak di ekosistem perumahan.
"Dengan insentif berupa bunga 6 persen dan plafon mencapai Rp500 juta akan sangat membantu UMKM untuk menambah permodalan dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan. Kami akan melakukan kegiatan pendampingan untuk memastikan sebanyak mungkin UMKM perumahan dapat memanfaatkan insentif ini,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Ini Daftar Rute Transjakarta yang Beroperasi Hingga Dini Hari Selama Malam Tahun Baru 2026
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi