Suara.com - Kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan publik. Menyikapi hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan keterlibatannya dalam memantau dan memastikan perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo tersebut.
Sekretaris Menteri PPPA, Titi Eko Rahayu, menegaskan bahwa KemenPPPA tidak berjalan sendiri, melainkan bersinergi dengan kementerian lain termasuk Badan Gizi Nasional.
“Semua menteri diminta untuk melakukan sinergi koordinasi, semua PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) presiden termasuk tentunya MBG salah satunya. Jadi Menteri PPPA juga terlibat dalam monitoring kelaksanaan MBG ini,” ujar Titi kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).
Ia menekankan, setiap persoalan di lapangan harus segera ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Kasus keracunan yang menimpa anak sekolah, kata Titi, menjadi pengingat bahwa aspek perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari jaminan kualitas gizi yang mereka terima.
"Tentu setiap ada persoalan ya harus langsung direspons. Karena ini timnya kan cukup besar ya, semua terlibat, semua punya tugas untuk bagaimana terus memperbaiki program ini. Sehingga kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada target,” tambahnya.
Menurut Titi, program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), hingga lansia. Karena itu, pengawasan harus benar-benar diperketat agar insiden serupa tidak terulang.
"Jadi bukan hanya anak ya yang menjadi target. MBG kan ada Bumil, Busui, ada Lansia. Semua kelompok ini harus dilindungi dari risiko seperti kasus keracunan kemarin,” ujarnya.
KemenPPPA menegaskan akan terus mengawal implementasi MBG bersama kementerian/lembaga terkait, memastikan aspek perlindungan anak dan kelompok rentan lain tidak diabaikan.
Baca Juga: Antisipasi Anak Hilang, KemenPPPA Dirikan Pos Sapa Ceria di Monas Selama Pesta Rakyat HUT RI
Berita Terkait
-
Antisipasi Anak Hilang, KemenPPPA Dirikan Pos Sapa Ceria di Monas Selama Pesta Rakyat HUT RI
-
Wakil Ketua DPR Cucun: Kami Kawal Prabowo Sikat 1.063 Tambang Ilegal
-
Presiden Prabowo: 20 Juta Orang Sudah Terima Makan Bergizi Gratis
-
Potret Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan Perdana di Sidang Tahunan MPR
-
Ahmad Muzani di Sidang Tahunan: Makan Bergizi Gratis Bukan Sekadar Program, Tapi...
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang