Suara.com - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, akhirnya resmi meninggalkan dinginnya tembok Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Terpidana kasus korupsi megaproyek e-KTP ini mendapatkan pembebasan bersyarat, namun kebebasannya tidak sepenuhnya mutlak.
Setnov kini menyandang status baru yang mengharuskannya melapor secara rutin hingga beberapa tahun mendatang.
Kabar kebebasan bersyarat ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Sejak akhir pekan lalu, status Setnov telah berubah drastis dari seorang narapidana menjadi klien pemasyarakatan yang berada di bawah pengawasan ketat.
"Sejak 16 Agustus 2025, status Setya Novanto berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung," kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Kemenimipas, Rika Aprianti, dalam keterangan resminya, Minggu (17/8/2o25).
Dengan status barunya ini, Setya Novanto dibebani sebuah tanggung jawab besar. Ia tidak bisa bepergian atau melakukan aktivitas sebebasnya tanpa sepengetahuan petugas.
Selama lebih dari empat tahun ke depan, ia wajib secara berkala melapor dan mengikuti program bimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.
Kewajiban ini akan terus melekat hingga masa pembebasan bersyaratnya berakhir pada awal dekade berikutnya.
"(Setya Novanto wajib) mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai 1 April 2029," ujar Rika.
Pembebasan bersyarat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS-1423 PK.05.03 yang diterbitkan pada 15 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah usulan pembebasan bersyaratnya disetujui dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS pada 10 Agustus 2025.
Baca Juga: Dapat 'Diskon' Hukuman, Setya Novanto akan Resmi Bebas, Menteri Imipas Sebut Alasan Ini
Pihak Ditjen PAS menyatakan Setya Novanto dianggap telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, baik secara administratif maupun substantif. Ia dinilai telah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Selain itu, Setnov juga telah menjalani dua pertiga dari total masa pidananya dan melunasi denda serta uang pengganti yang dibebankan kepadanya.
Awalnya, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 49 miliar. Namun, hukumannya sempat dikorting oleh Mahkamah Agung menjadi 12 tahun 6 bulan penjara.
Berita Terkait
-
Dapat 'Diskon' Hukuman, Setya Novanto akan Resmi Bebas, Menteri Imipas Sebut Alasan Ini
-
Agus Andrianto Buka Suara Alasan Setnov Bebas Tanpa Wajib Lapor: Harusnya Tanggal 25 yang Lalu
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, Kilas Balik Drama Tabrak Tiang Listrik Hingga Sel Mewah Sukamiskin
-
Mahfud MD Bongkar Aib! Kasus Korupsi Riza Chalid dan Setya Novanto Sengaja Ditutup?
-
Maqdir Ismail Ungkap Keterangan Agen FBI Jadi Novum dalam PK Setya Novanto
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021