Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan Kembali komitmennya usai dipercaya untuk menjabat di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai periode 2025-2030.
Hasto mengemukakan bahwa penunjukannya sebagai wujud tanggung jawab besar yang diberikan oleh Megawati, yang memiliki hak prerogatif penuh dalam menyusun struktur kepengurusan.
“Ya ini adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).
Sebagai wujud pertanggungjawaban, Hasto berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan performa terbaik. Ia bahkan mengenang periode reflektifnya di rumah tahanan KPK, di mana ia menulis buku 'Spiritualitas PDI Perjuangan'.
Karya tersebut, menurutnya, melengkapi pemikiran geopolitik Soekarno dan teori kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri yang telah teruji.
"Sehingga secara akademis telah diterima sebagai suatu karya ilmiah karena itulah kami jalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya, jauh lebih total, jauh lebih loyal, dan kemudian menyatu dengan kekuatan rakyat," ujar Hasto.
Arahan Khusus dan Tantangan ke Depan
Saat ditanya mengenai pesan spesifik dari Megawati pasca-pelantikan, Hasto menjelaskan bahwa posisi Sekjen membawa tanggung jawab untuk menghadapi tantangan-tantangan berat yang selaras dengan tantangan bangsa.
Salah satu mandat utamanya adalah memastikan partai terus berdiri sebagai pelopor dalam mengawal setiap kebijakan yang pro-rakyat.
Baca Juga: Kenapa Megawati Selalu Absen di Upacara 17 Agustus Istana? Hasto Ungkap Alasannya
“Arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di dalam pidato politik pembukaan dan penutupan Kongres itu sekaligus menjadi pegangan dalam tugas-tugas yang harus saya jalankan bersama dengan sikap politik dan program partai yang telah dirumuskan di dalam Kongres Ke-6 PDI Perjuangan,” jelasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, menambahkan konteks terkait jalannya pelantikan.
Menurutnya, acara di Jakarta ini secara khusus digelar untuk para pengurus yang berhalangan hadir pada puncak acara Kongres.
"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu," kata Adian.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS