Setnov Bebas Bersyarat, Begini Tanggapan Pasrah KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bebasnya mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin. Pria yang akrab disapa Setnov kekinian telah bebas bersyarat.

Setnov merupakan terpidana kasus korupsi pada proyek pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

“Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK,” kata Tanak kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Dia juga menyebut bahwa pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi tidak menjadi kewenangan KPK.

“Untuk urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat kepada terpidana, termasuk terpidana Setya Novanto, hal tersebut menjadi ranah tugas dan kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK tidak ikut campur dengan hal tersebut,” tutur Tanak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa KPK tetap harus menerima kebijakan ini sebagai konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara.

“Ya itu konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang senang dengan kebijakan yang dibuat dan ada juga yang tidak senang. Senang atau tidak senang, kita harus tetap menerima, itulah konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara bang,” tandas Tanak.

Setnov Bebas Bersyarat

Baca Juga: Harusnya Bebas Murni Tahun 2029, Kenapa Setya Novanto Hirup Udara Bebas Tahun Ini?

Terpidana megakorupsi e-KTP yang juga mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dipastikan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Sukamiskin.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara resmi mengonfirmasi bahwa Setya Novanto akan segera bebas bersyarat.

Keputusan ini, menurut Agus, telah melalui proses asesmen yang ketat dan sejalan dengan putusan hukum terbaru.

Berdasarkan perhitungan pasca-Peninjauan Kembali (PK), Agus menyebut bahwa waktu pembebasan bersyarat Novanto sebetulnya sudah lewat.

"Iya karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu," kata Agus di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Bebas Tanpa Kewajiban Lapor