Setya Novanto atau Setnov resmi bebas dari Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat usai mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB).
Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR RI dipenjara karena kasus korupsi menerima PB dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembebasan bersyarat Setya Novanto diputuskan sejak Sabtu (16/8/2025).
Statusnya pun berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.
Setelah bebas bersyarat, Setnov akan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029.
Perjalanan kasus korupsi KTP elektronik Setnov cukup panjang, namun, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK sehingga vonisnya pun dikorting menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara.
Berikut rangkuman perjalanan kasus korupsi Setya Novanto yang penuh drama hingga akhirnya bebas bersyarat.
1. Korupsi KTP Elektronik
Setya Novanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik pada 24 April 2018 oleh pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Setya Novanto Dapat Diskon Hukuman, Pegiat Antikorupsi Ingatkan Drama Fasilitas Mewah di Penjara
Kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto itu merugikan negara hingga lebih dari Rp2,3 triliun.
Dalam vonis yang diterimanya mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Tak cuma itu saja, Setnov juga harus membayar denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama lima tahun.
Perlu diketahui vonis yang dijatuhkan pada Setnov jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara 16 tahun.
2. Mereka yang Terlibat Kasus Korupsi KTP Elektronik
Kasus korupsi Setya Novanto ini melibatkan sejumlah pejabat termasuk dua eks-pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto yang juga divonis bersalah.
Berita Terkait
-
Setya Novanto Dipenjara di Mana? Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Bebas Bersyarat hingga 2029
-
Harusnya Bebas Murni Tahun 2029, Kenapa Setya Novanto Hirup Udara Bebas Tahun Ini?
-
Kekayaan Fantastis Setya Novanto: Terpidana Kasus Korupsi e-KTP, Bebas Bersyarat sampai 2029
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, Wajib Lapor Selama 4 Tahun ke Depan
-
Dapat 'Diskon' Hukuman, Setya Novanto akan Resmi Bebas, Menteri Imipas Sebut Alasan Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu