Suara.com - Sebuah gestur dingin dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di acara resmi kenegaraan sempat memantik spekulasi.
Momen itu sempat ramai jadi gunjingan yakni saat Gibran terekam tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Insiden ini terjadi di sela-sela Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Bandung, pada 10 Agustus 2025 lalu.
Tak hanya AHY, dalam rekaman yang beredar, Gibran juga terlihat melewatkan tiga menteri lainnya, yaitu Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Muhaimin Iskandar.
Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, memberikan analisis tajam yang mengaitkan langsung sikap Gibran dengan preferensi ayahnya, Presiden Jokowi.
Menurut Connie, gestur tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cerminan dari sikap Istana, atau lebih spesifik lagi, 'Solo', terhadap AHY.
Dalam sebuah diskusi di podcast bersama pengamat politik Hendri Satrio, Connie secara blak-blakan mengungkap informasi yang ia terima dari seorang petinggi partai politik.
“Gua barusan ketemu dengan salah satu Ketua Umum salah satu partai yang baru dipanggil oleh Jokowi dan dia bilang saya tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono,” terang Connie, menirukan ucapan sumbernya.
Ia menegaskan bahwa pesan ini sangat jelas dan menjadi dasar dari sikap dingin yang ditunjukkan Gibran di Bandung.
Baca Juga: Sidang Tahunan MPR: SBY Dikawal AHY, Jokowi Hadir Tanpa Iriana, Megawati Belum Muncul
“Solo tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono, kenapa ni,” jelas Connie.
Bagi Connie, rangkaian peristiwa ini saling terhubung dan menunjukkan adanya sebuah pola.
“Jadi di dunia ini enggak ada yang kebetulan,” ucapnya.
Lebih jauh, Connie bahkan tak menutupi pandangannya bahwa posisi Gibran sebagai Wakil Presiden perlu dievaluasi.
Ia menyebut ada kejanggalan sejak awal pencalonan putra sulung Jokowi tersebut.
Menurutnya, ada kandidat lain yang lebih pantas, dan salah satunya adalah AHY.
Tag
Berita Terkait
-
Makna Kalung Melati yang Dipakai Prabowo, Gibran dan Banyak Pejabat saat HUT ke-80 RI di Istana
-
Sebut Pemakzulan Gibran Bukan Hal Sulit, Refly Harun: Kuncinya Adalah Prabowo!
-
Sebut Nasib Gibran di Tangan Prabowo, Refly Harun Singgung Skenario Pemakzulan Bisa 2026 atau 2027
-
APBN 2026 Banyak Dialihkan ke MBG, Padahal Tak Ada Perintah Makan Gratis dalam Konstitusi
-
Dasi Gibran Mendadak Berubah Jadi Biru di Sidang MPR, Tanda Gugup Atau Nyontek Gaya Politik Jokowi?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi