Suara.com - Polemik lama soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyeruak, kali ini dengan sorotan lebih tajam pada dimensi moral dan peradaban bangsa.
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menegaskan bahwa isu ini tak lagi sebatas perkara administratif, melainkan menyentuh inti dari integritas kepemimpinan nasional.
Ia menilai, jika masalah tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang transparan, maka nilai-nilai pendidikan yang selama ini ditanamkan di sekolah dan perguruan tinggi berpotensi kehilangan makna.
“Kalau memang benar ijazah itu tidak perlu dipersoalkan, maka sebaiknya kurikulum tentang moral, akhlak, dan kejujuran di sekolah hingga universitas ditutup saja. Sebab, hal ini menyangkut peradaban bangsa untuk anak cucu kita,” ujar Selamat Ginting dalam podcast Madilog, Jumat, 15 Agustus 2025, dikutip Senin, 17 Agustus 2025.
Untuk menghentikan spekulasi yang kian liar, Ginting mendorong langkah radikal. Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi bersedia menjalani tes forensik, lie detector, hingga pemeriksaan psikologis secara terbuka.
“Kalau perlu, tes forensik, lie detector, dan pemeriksaan psikologis dilakukan secara terbuka agar publik mendapat kepastian,” tegasnya.
Menurut Ginting, ketidakjelasan berlarut justru bisa berimplikasi lebih luas, bukan hanya pada kepercayaan publik di dalam negeri, tetapi juga pada citra Indonesia di mata dunia.
Ia mengingatkan, kasus ini bisa menjadi preseden buruk yang melemahkan kredibilitas bangsa.
Dalam kesempatan lain, Ginting bahkan mengaitkan isu dugaan ijazah palsu dengan konsekuensi politik serius.
Baca Juga: Jengkel Ijazah Sahabatnya Dituding Palsu, Mustoha: Saya Tahu Persis Jokowi dari Kuliah hingga Wisuda
Ia menyebut ada potensi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika ditemukan keterkaitan langsung.
"Ikut mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan terhadap Gibran," ucapnya saat hadir di podcast Abraham Samad, Jumat, 1 Agustus 2025.
Lebih jauh, Ginting menggolongkan persoalan ini sebagai dugaan pelanggaran serius terhadap konstitusi.
“Patut diduga Jokowi melakukan kejahatan di dalam kasus dugaan ijazah palsu,” tegasnya.
Ia menilai, jika tudingan itu benar, maka hal tersebut bukan hanya penipuan publik, melainkan juga bentuk penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.
“Dugaan ijazah palsu Jokowi ini tentu saja kejahatan terhadap konstitusi. Juga ini pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Jika itu terbukti, melawan Jokowi adalah perjuangan moral,” tandas Ginting.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran Keuchik Percepat Pendataan Kerusakan Hunian Pascabenca
-
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 1, Warga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob
-
Jakarta Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini, Terutama Bagian Selatan dan Timur
-
Revisi UU Sisdiknas Digodok, DPR Tekankan Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo