Suara.com - Panggung penentuan para penjaga keadilan di Mahkamah Agung (MA) akan segera dimulai. Komisi III DPR RI telah menetapkan jadwal untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan mengisi kursi di lembaga peradilan tertinggi tersebut.
Sebanyak 16 nama yang telah lolos seleksi ketat di Komisi Yudisial (KY) akan menghadapi babak final di hadapan para wakil rakyat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa proses ini akan berjalan sesuai rencana.
“Kami tetap akan melanjutkan proses fit and proper calon hakim Agung yang sudah disampaikan oleh Komisi Yudisial melalui surat 11 Agustus 2025 lalu,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Ia pun menegaskan tanggal pelaksanaan uji kelayakan yang krusial tersebut.
“Seleksi calon hakim agung akan dilaksanakan mulai 9 September yang akan datang,” katanya.
Dari total kandidat, 13 orang merupakan calon Hakim Agung untuk berbagai kamar peradilan, sementara 3 lainnya adalah calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung.
Berikut adalah daftar lengkap nama-nama yang akan diuji oleh Komisi III DPR:
Calon Hakim Agung (13 Nama):
Kamar Pidana:
Baca Juga: Lisa Rachmat Ungkap Zarof Ricar Pamer Foto Hakim Agung Soesilo Saat Diminta Bantu Muluskan Kasus
- Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
- Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Pengawasan Mahkamah Agung)
- Julius Panjaitan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu)
- Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
Kamar Perdata:
- Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
- Heru Pramono (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
Kamar Agama:
- Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
- Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda)
Kamar Militer:
- Agustinus Purnomo Hadi (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung)
Kamar Tata Usaha Negara:
- Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN)
Kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak:
- Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)
- Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
- Triyono Martanto (Hakim Pengadilan Pajak)
Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA:
- Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
- Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)
- Moh Puguh Haryogi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
Di samping proses seleksi calon Hakim Agung, Komisi III DPR juga tengah menantikan hasil seleksi calon Anggota Komisi Yudisial untuk periode 2025-2030. Saat ini, panitia seleksi telah menyaring 21 nama yang dinyatakan lulus tahap profile assessment.
"Terkait dengan komisi Yudisial, kami menunggu hasil kerja panitia seleksi komisi yudisial Yang saat ini sedang bekerja," kata Habiburokhman.
Berita Terkait
-
PK Jessica Wongso Ditolak Lagi! Babak Akhir Kasus Kopi Sianida?
-
Pujakesuma dan KMPHI Desak MA Bebaskan Ngarijan Salim
-
Wajah Baru MA: Ini Daftar 16 Calon Hakim Agung dan HAM Pilihan KY
-
MA Janji Usut Cepat Laporan Tom Lembong Soal 'Hakim Berat Sebelah' di Persidangan
-
Hakim Vonis Tom Lembong Dilaporkan, MA Siap Periksa Dugaan Pelanggaran Etik
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Usia Pensiun Kapolri Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
-
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU Polri Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
-
OJK: Fundamental Kripto Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Global
-
Tangis dan Amarah Pecah saat Rekonstruksi di Daycare Little Aresha: Bagaimana Kalau Anakmu Digituin?
-
Lampu Hijau! Hasil Revisi UU Polri Segera Diketok di Rapat Paripurna
-
Prabowo Dinilai Tak Pahami Masalah Rakyat, Istana Langsung Membantah
-
Jakarta 499 Tahun: Kota yang Berlari, Kelas Menengah yang Kehabisan Napas
-
Qadari Bantah Pemerintah Tone Deaf di Tengah Tekanan Ekonomi: Kritik Masyarakat Didengar
-
RS Pondok Indah Beroperasi Tanpa SLF Aktif Sejak 2024: Sedang Proses Perpanjangan
-
Pecah Kongsi? Donald Trump Ultimatum Benjamin Netanyahu: Bibi, Kamu Harus Hati-hati