Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara mengenai kisruh politik di Kabupaten Pati yang berujung pada proses pemakzulan Bupati Sudewo. Tito menegaskan, meski proses politik tengah berjalan panas, roda pemerintahan di Pati tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan normal.
Pernyataan Mendagri ini keluar di tengah memuncaknya desakan pemakzulan terhadap Sudewo, yang dipicu oleh kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini menyulut amarah warga hingga terjadi aksi demonstrasi besar yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025).
“Pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Bupati masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).
Tito menjelaskan bahwa proses pemakzulan memiliki mekanisme panjang dan harus menunggu putusan final dari Mahkamah Agung (MA). Selama belum ada ketetapan hukum yang mengikat, seorang kepala daerah tetap sah menjalankan tugasnya.
“Dulu di Jember juga sama, DPRD mengajukan pemakzulan, tapi roda pemerintahan tetap berjalan hingga MA yang memutuskan,” jelasnya, memberikan contoh kasus serupa.
Dikhianati Partai Pengusung, Semua Fraksi DPRD Kompak
Langkah pemakzulan terhadap Sudewo menjadi sorotan tajam karena didukung secara bulat oleh seluruh fraksi di DPRD Pati. Dalam sebuah sidang paripurna mendadak, dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial tersebut.
Menariknya, Partai Gerindra, yang merupakan partai pengusung Sudewo dalam pilkada, ikut mendukung langkah pemakzulan ini. Sikap Gerindra yang sejalan dengan PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar menunjukkan bahwa Bupati Sudewo kini terkepung secara politik dan kehilangan dukungan bahkan dari lingkaran terdekatnya.
Baca Juga: Connie Bakrie Warning Gibran Pakai Kasus Pati: Kekuatan Rakyat Bukan Hal Sepele!
Mendagri Beri Peringatan Keras Jelang Demo Lanjutan
Situasi di Pati diperkirakan akan kembali memanas dengan adanya rencana aksi lanjutan dari warga pada 25 Agustus 2025. Mengantisipasi hal ini, Tito Karnavian memberikan peringatan tegas agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Tapi jangan sampai ada tindakan anarkis. Semua ada mekanismenya,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Di sisi lain, Tito juga memberikan nasihat kepada Bupati Sudewo agar lebih proaktif membangun kembali jembatan komunikasi dengan warganya yang kini terlanjur kecewa. Menurutnya, dialog yang santun menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keharmonisan di Pati.
“Kalau Bupati ingin berdialog dengan warganya, lakukan dengan cara yang santun,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Connie Bakrie Warning Gibran Pakai Kasus Pati: Kekuatan Rakyat Bukan Hal Sepele!
-
Benarkah Upacara HUT RI ke-80 di Pati Diganggu Pendemo? Viral di Medsos dan Polisi Bongkar Faktanya!
-
Buntut Demo Besar di Pati, Gubernur Luthfi Turunkan Timsus Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan
-
Bupati Pati 'Menghilang' di HUT Kemerdekaan, Wagub Jateng Turun Gunung Jadi Inspektur Upacara
-
Kenapa Bupati Pati Sudewo Tak Hadir Upacara HUT RI ke-80? Wagub Jateng Gus Yasin Jadi Inspektur!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Habiburokhman 'Semprot' Balik Pengkritik KUHAP: Koalisi Pemalas, Gak Nonton Live Streaming
-
Warning Keras Pramono Anung ke 673 Kepsek Baru: Tak Ada Tempat untuk Bullying di Sekolah Jakarta!
-
Disentil Prabowo Gegara Siswa Turun ke Jalan, Pemkab Bantul Beri Penjelasan
-
Gebrakan Pramono Anung Lantik 2.700 Pejabat Baru DKI Dalam 2 Pekan, Akhiri Kekosongan Birokrasi
-
Pesan Menteri Brian ke Kampus: Jangan Hitungan Bantu Anak Tak Mampu, Tak akan Bangkrut!
-
Revisi UU Pemerintahan Aceh: DPR Desak Dana Otsus Permanen, Apa Respons Pemerintah?
-
DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga Atas Tanah Eigendom ke Jakarta
-
Pramono: Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Masih Berhak Terima KJP Plus
-
KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata dan Telinga Baru Tangkap Koruptor
-
Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Bisnis Thrifting, Adian: Rakyat Butuh Makan, Jangan Ditindak Dulu