Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara mengenai kisruh politik di Kabupaten Pati yang berujung pada proses pemakzulan Bupati Sudewo. Tito menegaskan, meski proses politik tengah berjalan panas, roda pemerintahan di Pati tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan normal.
Pernyataan Mendagri ini keluar di tengah memuncaknya desakan pemakzulan terhadap Sudewo, yang dipicu oleh kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini menyulut amarah warga hingga terjadi aksi demonstrasi besar yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025).
“Pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Bupati masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).
Tito menjelaskan bahwa proses pemakzulan memiliki mekanisme panjang dan harus menunggu putusan final dari Mahkamah Agung (MA). Selama belum ada ketetapan hukum yang mengikat, seorang kepala daerah tetap sah menjalankan tugasnya.
“Dulu di Jember juga sama, DPRD mengajukan pemakzulan, tapi roda pemerintahan tetap berjalan hingga MA yang memutuskan,” jelasnya, memberikan contoh kasus serupa.
Dikhianati Partai Pengusung, Semua Fraksi DPRD Kompak
Langkah pemakzulan terhadap Sudewo menjadi sorotan tajam karena didukung secara bulat oleh seluruh fraksi di DPRD Pati. Dalam sebuah sidang paripurna mendadak, dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial tersebut.
Menariknya, Partai Gerindra, yang merupakan partai pengusung Sudewo dalam pilkada, ikut mendukung langkah pemakzulan ini. Sikap Gerindra yang sejalan dengan PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar menunjukkan bahwa Bupati Sudewo kini terkepung secara politik dan kehilangan dukungan bahkan dari lingkaran terdekatnya.
Baca Juga: Connie Bakrie Warning Gibran Pakai Kasus Pati: Kekuatan Rakyat Bukan Hal Sepele!
Mendagri Beri Peringatan Keras Jelang Demo Lanjutan
Situasi di Pati diperkirakan akan kembali memanas dengan adanya rencana aksi lanjutan dari warga pada 25 Agustus 2025. Mengantisipasi hal ini, Tito Karnavian memberikan peringatan tegas agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Tapi jangan sampai ada tindakan anarkis. Semua ada mekanismenya,” tegas mantan Kapolri tersebut.
Di sisi lain, Tito juga memberikan nasihat kepada Bupati Sudewo agar lebih proaktif membangun kembali jembatan komunikasi dengan warganya yang kini terlanjur kecewa. Menurutnya, dialog yang santun menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keharmonisan di Pati.
“Kalau Bupati ingin berdialog dengan warganya, lakukan dengan cara yang santun,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Connie Bakrie Warning Gibran Pakai Kasus Pati: Kekuatan Rakyat Bukan Hal Sepele!
-
Benarkah Upacara HUT RI ke-80 di Pati Diganggu Pendemo? Viral di Medsos dan Polisi Bongkar Faktanya!
-
Buntut Demo Besar di Pati, Gubernur Luthfi Turunkan Timsus Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan
-
Bupati Pati 'Menghilang' di HUT Kemerdekaan, Wagub Jateng Turun Gunung Jadi Inspektur Upacara
-
Kenapa Bupati Pati Sudewo Tak Hadir Upacara HUT RI ke-80? Wagub Jateng Gus Yasin Jadi Inspektur!
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Ngeri! Jakarta Masuk 5 Besar Kota dengan Udara Terburuk di Dunia
-
Buka Suara soal Kasus Puluhan Siswa SD Keracunan MBG di Jaktim, DKPKP DKI Bilang Begini