Suara.com - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyindir langkah penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden oko Widodo atau Jokowi.
Ia membandingkan pemeriksaan saksi yang dilakukan hingga subuh dengan kasus terpidana Silfester Matutina yang hingga kini belum dieksekusi.
“Silfester Matutina saja yang sudah berstatus terpidana sampai hari ini belum dieksekusi. Lalu ngapain memeriksa saksi sampai subuh? Apa tujuannya kalau bukan ingin menebarkan teror kepada saksi, seolah-olah saksi akan dijadikan tersangka,” kata Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Menurut Khozinudin, pemeriksaan maraton hingga larut malam bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga menimbulkan kesan intimidatif. Karenq itu ia meminta penyidik membatasi waktu pemeriksaan secara wajar terhadap Roy Suryo, Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani yang diperiksa hari ini.
“Kalau materinya belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai waktu yang disepakati. Jangan kejar target,” tegasnya.
Ancam Walk Out
Sebelumnya Roy Suryo, Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani telah sepakat hanya bersedia diperiksa hingga magrib.
Sikap tegas ini disampaikan Roy Suryo Cs sebagai langkah antisipasi agar tidak mengalami nasib serupa seperti Sunarto selaku saksi dari kubunya yang diperiksa hingga subuh pada Selasa, 19 Agustus 2025 kemarin.
"Jadi hari ini kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi. Itu sudah sangat tidak manusiawi," ujar Roy Suryo sesaat sebelum diperiksa.
Baca Juga: Ahok Temui Pramono Anung di Balai Kota, Bahas PBB hingga Sistem Voucher Digital
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan bersama Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani tidak akan meladeni penyidik jika pemeriksaan melewati batas waktu magrib.
"Kami sudah sepakat dan setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini hanya sampai magrib. Selesai nggak selesai, kami pamit. Silakan dijadwalkan lagi," tegasnya.
Tak hanya memasang 'jam malam', Roy Suryo juga memagari ruang gerak penyidik dalam melontarkan pertanyaan. Ia menyatakan hanya akan menjawab pertanyaan yang relevan dengan surat panggilan terkait peristiwa pada 22 Januari 2025.
“Kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis di surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025 tidak akan kami jawab,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
Pemerintah Godok Skema untuk Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global, Termasuk Plastik
-
AS - Israel Khianati Perjanjian dengan Bom Lebanon, Iran Kembali Tutup Selat Hormuz
-
Gedung Putih: Proposal Iran Awalnya Dibuang ke Tempat Sampah oleh AS
-
Emisi Karbon Terus Naik, Bisakah CO2 Diubah Jadi Produk Berguna?
-
Iran Mengamuk Siap Hukum Israel yang Nekat Bombardir Lebanon Saat Gencatan Senjata
-
Sidak BGN di Cimahi: Ada Dapur MBG yang Beroperasi Tanpa Pengawas Gizi
-
Misi Artemis II Hadapi Ujian Mematikan: Detik-Detik Menembus 'Neraka' Atmosfer Bumi
-
CELIOS: Ambisi Biofuel Bisa Korbankan Kedaulatan Pangan di Papua
-
Iran Bocorkan Rute Alternatif Selat Hormuz Anti Ranjau Laut
-
Sadis! Dokter di Hawaii Dorong Istri dari Tebing, Kesaksian Anak Jadi Kunci