Suara.com - Cirebon jadi salah satu daerah di Indonesia yang nilai PBB alami kenaikan siginifikan.
Lonjakan biaya PBB ini setidaknya mencekik Yayat Supriadi, seorang tukang las. Ia merasa tagihan PBB rumahnya terasa mustahil untuk dibayar.
Bagi Yayat, yang sehari-hari menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan di bengkel las di Jalan Raya Ahmad Yani, surat tagihan PBB tahun ini terasa seperti pukulan telak.
Angka yang biasanya ia sisihkan sekitar Rp380 ribu, kini melonjak fantastis menjadi Rp 2,3 juta.
Meskipun pemerintah kota memberikan stimulus yang memangkasnya menjadi Rp 1,7 juta, jumlah tersebut tetap terasa mencekik.
"Itu bagi saya yang pekerja buruh lepas harian kan merasa sangat terbebani," kata Yayat.
Lonjakan drastis ini merupakan imbas dari kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diterapkan secara masif, sebuah strategi yang kini menjadi andalan banyak pemda untuk meningkatkan kas daerah.
Namun, bagi Yayat, kebijakan ini terasa buta terhadap realitas di lapangan.
Ia menyoroti bagaimana penetapan NJOP atas rumahnya senilai Rp1,2 miliar terasa tidak masuk akal.
Baca Juga: Cari Mobil Bekas Murah di Bawah 100 Juta? Ini 4 Rekomendasi Terbaik, Harga Jualnya Stabil!
Sebagai bukti, ia menunjuk rumah tetangganya yang dihargai Rp700 juta oleh pasar namun tak kunjung laku terjual.
Dengan nada putus asa sekaligus menantang, Yayat menceritakan responsnya saat berhadapan dengan petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
"Rumah saya dihargain Rp1,2 miliar. Saya bilang ke pegawai, silakan Bapak yang beli. Sesuai dengan NJOP saja. Tapi mereka tidak bisa jawab, diam saja," ungkapnya.
Tantangan Yayat ini mengungkap inti masalah adanya kesenjangan besar antara valuasi di atas kertas demi target pajak dan harga riil di pasar properti.
Lebih jauh, ia mengkritik kebijakan yang memukul rata semua properti di pinggir jalan sebagai lahan produktif.
Kenyataannya, lokasi rumahnya justru sering terganggu oleh kemacetan lalu lintas, bukan mendatangkan keuntungan.
Berita Terkait
-
Cari Mobil Bekas Murah di Bawah 100 Juta? Ini 4 Rekomendasi Terbaik, Harga Jualnya Stabil!
-
5 Mobil City Car Bekas Keren dengan Pajak Murah, Cocok buat Anak Muda
-
CEK FAKTA: Prabowo Usulkan Referendum Aceh dan Papua Barat ke PBB
-
5 Fakta Video Viral Diduga Ketua Ormas di Langkat Lagi Nyabu, Pengacara Langsung Klarifikasi!
-
6 Fakta Mobil Kades Hangus Dibakar Warga di Trenggalek, Benarkah Pelaku ODGJ?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya