Suara.com - Suhu politik di masa transisi pemerintahan memanas. Di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun fondasi pemerintahannya, tudingan keras justru datang dari internal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut sebagai sumber masalah utama yang berpotensi mengganggu stabilitas kabinet mendatang.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet sesegera mungkin jika tidak ingin pemerintahannya digoyang oleh keresahan publik yang dipicu oleh kebijakan yang tidak populis.
Syahganda secara spesifik menunjuk hidung Sri Mulyani sebagai biang keladi dari berbagai kegaduhan yang muncul belakangan ini.
Ia menilai, arah kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan tidak mencerminkan visi kerakyatan yang diusung Prabowo selama kampanye.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai sumber masalah. Kebijakannya tidak sejalan dengan visi Prabowo dan menyebabkan keresahan di daerah," ujar Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Kamis (21/8/2025).
Kebijakan Pajak Jadi Senjata Makan Tuan?
Syahganda menganalisis bahwa isu-isu sensitif seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah bukanlah sekadar kebijakan teknis.
Baca Juga: Rocky Gerung Murka ke Sri Mulyani: Kalau di Prancis, Kepala Anda Sudah Dipenggal!
Ia menduga, isu-isu ini sengaja diciptakan untuk memantik amarah rakyat dan menyudutkan pemerintahan baru Prabowo sejak awal.
Menurutnya, kebijakan yang memberatkan rakyat ini menjadi "senjata" yang efektif untuk menciptakan citra negatif dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program unggulan seperti makan siang gratis.
Protes yang bermunculan di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa strategi ini berhasil memicu gejolak sosial.
"Kebijakan-kebijakan ini menjadi alat yang efektif untuk memantik kemarahan publik dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program pro-rakyat," tegasnya.
Solusi 'West Wing' dan Dialog Langsung
Untuk membentengi pemerintahannya dari potensi sabotase kebijakan dan komunikasi, Syahganda menawarkan dua solusi strategis bagi Prabowo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan