Suara.com - Suhu politik di masa transisi pemerintahan memanas. Di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun fondasi pemerintahannya, tudingan keras justru datang dari internal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut sebagai sumber masalah utama yang berpotensi mengganggu stabilitas kabinet mendatang.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet sesegera mungkin jika tidak ingin pemerintahannya digoyang oleh keresahan publik yang dipicu oleh kebijakan yang tidak populis.
Syahganda secara spesifik menunjuk hidung Sri Mulyani sebagai biang keladi dari berbagai kegaduhan yang muncul belakangan ini.
Ia menilai, arah kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan tidak mencerminkan visi kerakyatan yang diusung Prabowo selama kampanye.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai sumber masalah. Kebijakannya tidak sejalan dengan visi Prabowo dan menyebabkan keresahan di daerah," ujar Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Kamis (21/8/2025).
Kebijakan Pajak Jadi Senjata Makan Tuan?
Syahganda menganalisis bahwa isu-isu sensitif seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah bukanlah sekadar kebijakan teknis.
Baca Juga: Rocky Gerung Murka ke Sri Mulyani: Kalau di Prancis, Kepala Anda Sudah Dipenggal!
Ia menduga, isu-isu ini sengaja diciptakan untuk memantik amarah rakyat dan menyudutkan pemerintahan baru Prabowo sejak awal.
Menurutnya, kebijakan yang memberatkan rakyat ini menjadi "senjata" yang efektif untuk menciptakan citra negatif dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program unggulan seperti makan siang gratis.
Protes yang bermunculan di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa strategi ini berhasil memicu gejolak sosial.
"Kebijakan-kebijakan ini menjadi alat yang efektif untuk memantik kemarahan publik dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program pro-rakyat," tegasnya.
Solusi 'West Wing' dan Dialog Langsung
Untuk membentengi pemerintahannya dari potensi sabotase kebijakan dan komunikasi, Syahganda menawarkan dua solusi strategis bagi Prabowo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Perempuan di Garda Depan Krisis Iklim, Tapi Masih Minim di Ruang Kebijakan
-
Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda
-
Setahun Putusan Sekolah Gratis Mangkrak, JPPI Sebut Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan Konstitusi
-
MK Ancam Gugurkan Parpol yang Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, Begini Reaksi Demokrat
-
Bolehkah Kurban untuk Orang yang Sudah Wafat?
-
Geger! Kambing Kurban Mati Dibuang di Trotoar Cempaka Putih, PPSU Turun Tangan
-
Hari Lansia Nasional 2026: Pemerintah Hadirkan Layanan Gratis untuk Lansia
-
GMS Pusat Sesalkan Pembubaran Paksa Ibadah di Bantul, Jemaat Anak-anak Ikut Terdampak
-
Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat
-
Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan