Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai tantangan bagi keuangan negara ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky melontarkan kritik pedas dengan menyebut, jika Sri Mulyani berada di Prancis era revolusi, kepalanya mungkin sudah dipenggal.
Menurut Rocky, ucapan Menkeu tersebut sangat berbahaya karena secara fundamental menyalahi tugas konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rocky Gerung menggunakan analogi sejarah yang sangat tajam untuk mengkritik Sri Mulyani.
Ia merujuk pada Revolusi Prancis 1789, di mana seorang menteri keuangan yang dianggap gagal dan membebani rakyat bisa menghadapi konsekuensi fatal.
"Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya," kritik Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu (20/8/2025).
Ia mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana Menteri Keuangan Raja Louis XVI, Étienne de Silhouette, dianggap gagal karena menaikkan pajak rakyat demi menutupi biaya hidup mewah istana.
Menurut Rocky, konteks ini adalah peringatan bahwa seorang menteri keuangan tidak boleh melupakan mandat dasar negaranya.
Tugas Konstitusi: Negara Wajib Cerdaskan Bangsa
Baca Juga: Inosentius Samsul Ubah 'Peringatan' DPR Jadi Senjata: Pengalaman 35 Tahun Justru Kekuatan Saya
Lebih jauh, Rocky mempertanyakan pemahaman Sri Mulyani terhadap konstitusi Indonesia. Menurutnya, UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk bertanggung jawab atas pendidikan warganya.
"Apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara," ucap Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini juga menekankan bahwa desain negara Indonesia sejak awal adalah sosialis, yang berarti harus selalu berpihak pada rakyat kecil, terutama dalam hal-hal mendasar seperti pendidikan.
"Kita negara yang didesain secara sosialistis dengan konsekuensi negara harus... mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita," ujarnya.
Polemik ini bermula saat Sri Mulyani berbicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa tantangan gaji rendah guru dan dosen menjadi beban besar bagi APBN.
Ia kemudian melempar wacana apakah pembiayaan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan inilah yang kini memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Rocky Gerung.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Prabowo Berulang Kali Ucapkan Terima Kasih Jelang Upacara HUT ke-80 TNI
-
TPA Ilegal Rowosari Ditutup, Pemkot Semarang Berjanji Akan Siapkan TPS Resmi
-
Naik Maung, Prabowo Keliling Monas dan Sapa Warga Sebelum Pimpin Upacara HUT TNI
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI
-
Penampakan 200 Motor Baru, Siap Jadi Doorprize Utama di HUT ke-80 TNI di Monas
-
Kebakaran di Glodok Plaza pada Sabtu Malam, Api Berkobar di Kios HP Lantai Bawah
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan