Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai tantangan bagi keuangan negara ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky melontarkan kritik pedas dengan menyebut, jika Sri Mulyani berada di Prancis era revolusi, kepalanya mungkin sudah dipenggal.
Menurut Rocky, ucapan Menkeu tersebut sangat berbahaya karena secara fundamental menyalahi tugas konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rocky Gerung menggunakan analogi sejarah yang sangat tajam untuk mengkritik Sri Mulyani.
Ia merujuk pada Revolusi Prancis 1789, di mana seorang menteri keuangan yang dianggap gagal dan membebani rakyat bisa menghadapi konsekuensi fatal.
"Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya," kritik Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu (20/8/2025).
Ia mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana Menteri Keuangan Raja Louis XVI, Étienne de Silhouette, dianggap gagal karena menaikkan pajak rakyat demi menutupi biaya hidup mewah istana.
Menurut Rocky, konteks ini adalah peringatan bahwa seorang menteri keuangan tidak boleh melupakan mandat dasar negaranya.
Tugas Konstitusi: Negara Wajib Cerdaskan Bangsa
Baca Juga: Inosentius Samsul Ubah 'Peringatan' DPR Jadi Senjata: Pengalaman 35 Tahun Justru Kekuatan Saya
Lebih jauh, Rocky mempertanyakan pemahaman Sri Mulyani terhadap konstitusi Indonesia. Menurutnya, UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk bertanggung jawab atas pendidikan warganya.
"Apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara," ucap Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini juga menekankan bahwa desain negara Indonesia sejak awal adalah sosialis, yang berarti harus selalu berpihak pada rakyat kecil, terutama dalam hal-hal mendasar seperti pendidikan.
"Kita negara yang didesain secara sosialistis dengan konsekuensi negara harus... mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita," ujarnya.
Polemik ini bermula saat Sri Mulyani berbicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa tantangan gaji rendah guru dan dosen menjadi beban besar bagi APBN.
Ia kemudian melempar wacana apakah pembiayaan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan inilah yang kini memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Rocky Gerung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya