Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai tantangan bagi keuangan negara ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky melontarkan kritik pedas dengan menyebut, jika Sri Mulyani berada di Prancis era revolusi, kepalanya mungkin sudah dipenggal.
Menurut Rocky, ucapan Menkeu tersebut sangat berbahaya karena secara fundamental menyalahi tugas konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rocky Gerung menggunakan analogi sejarah yang sangat tajam untuk mengkritik Sri Mulyani.
Ia merujuk pada Revolusi Prancis 1789, di mana seorang menteri keuangan yang dianggap gagal dan membebani rakyat bisa menghadapi konsekuensi fatal.
"Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya," kritik Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu (20/8/2025).
Ia mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana Menteri Keuangan Raja Louis XVI, Étienne de Silhouette, dianggap gagal karena menaikkan pajak rakyat demi menutupi biaya hidup mewah istana.
Menurut Rocky, konteks ini adalah peringatan bahwa seorang menteri keuangan tidak boleh melupakan mandat dasar negaranya.
Tugas Konstitusi: Negara Wajib Cerdaskan Bangsa
Baca Juga: Inosentius Samsul Ubah 'Peringatan' DPR Jadi Senjata: Pengalaman 35 Tahun Justru Kekuatan Saya
Lebih jauh, Rocky mempertanyakan pemahaman Sri Mulyani terhadap konstitusi Indonesia. Menurutnya, UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk bertanggung jawab atas pendidikan warganya.
"Apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara," ucap Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini juga menekankan bahwa desain negara Indonesia sejak awal adalah sosialis, yang berarti harus selalu berpihak pada rakyat kecil, terutama dalam hal-hal mendasar seperti pendidikan.
"Kita negara yang didesain secara sosialistis dengan konsekuensi negara harus... mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita," ujarnya.
Polemik ini bermula saat Sri Mulyani berbicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa tantangan gaji rendah guru dan dosen menjadi beban besar bagi APBN.
Ia kemudian melempar wacana apakah pembiayaan pendidikan harus sepenuhnya ditanggung negara atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan inilah yang kini memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Rocky Gerung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh