Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kunci, petinggi TNI-Polri, hingga direktur utama BUMN di kediaman pribadinya untuk serangkaian rapat maraton yang berfokus pada penertiban aset negara, mulai dari lahan tak berizin hingga tambang ilegal.
Pada Rabu (20/8/2025), Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta para direktur utama BUMN untuk ikut dalam rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam hari.
Akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, mengunggah foto Prabowo yang sedang memimpin langsung rapat di sebuah meja bundar.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
Rapat ini dibagi menjadi tiga sesi pembahasan utama.
"Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang Pertanian dan Perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara," tulis akun @sekretariat.kabinet.
Sesi berikutnya berlanjut dengan pembahasan sektor pertambangan.
Sementara rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Agenda ditutup dengan pembahasan makro.
Baca Juga: Sambut Pidato Prabowo, Mahfud MD Tak Sabar 'Jenderal Beking' Tambang Ilegal Disikat
"Pada rapat ketiga bersama para menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional," tulis akun tersebut.
Pertemuan Hari Sebelumnya
Rangkaian rapat ini dimulai sehari sebelumnya, Selasa (19/8/2025), ketika Presiden Prabowo juga mendadak memanggil sejumlah menteri hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke Hambalang.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan fokus utama pertemuan tersebut.
"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," kata Teddy, dikutip Rabu (20/8/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari