Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kunci, petinggi TNI-Polri, hingga direktur utama BUMN di kediaman pribadinya untuk serangkaian rapat maraton yang berfokus pada penertiban aset negara, mulai dari lahan tak berizin hingga tambang ilegal.
Pada Rabu (20/8/2025), Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta para direktur utama BUMN untuk ikut dalam rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam hari.
Akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, mengunggah foto Prabowo yang sedang memimpin langsung rapat di sebuah meja bundar.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
Rapat ini dibagi menjadi tiga sesi pembahasan utama.
"Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang Pertanian dan Perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara," tulis akun @sekretariat.kabinet.
Sesi berikutnya berlanjut dengan pembahasan sektor pertambangan.
Sementara rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Agenda ditutup dengan pembahasan makro.
Baca Juga: Sambut Pidato Prabowo, Mahfud MD Tak Sabar 'Jenderal Beking' Tambang Ilegal Disikat
"Pada rapat ketiga bersama para menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional," tulis akun tersebut.
Pertemuan Hari Sebelumnya
Rangkaian rapat ini dimulai sehari sebelumnya, Selasa (19/8/2025), ketika Presiden Prabowo juga mendadak memanggil sejumlah menteri hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke Hambalang.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan fokus utama pertemuan tersebut.
"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," kata Teddy, dikutip Rabu (20/8/2025).
Teddy menegaskan bahwa pembahasan ini sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR.
"Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya," ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan, seperti yang ditulis ulang Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual
-
Nekat Jualan di Trotoar Tanah Abang, Wali Kota Ancam PKL Bandel dengan Pidana Ringan!
-
Fenomena WNI Jadi Tentara Bayaran Negara Lain, Pakar HI Ingatkan Pemerintah Soal Ini
-
Waspada Penipuan! Eks Brimob di Pasukan Rusia Ingatkan WNI Soal Link Rekrutmen Bodong
-
8 Fakta Tewasnya El Mencho, Dari Status 'Kode Merah' hingga Ancaman Perang Saudara Kartel
-
Busyro Muqoddas soal Vonis Perdana Arie: Ada Secercah Keadilan, Tapi Idealnya Bebas Murni
-
Pelihara Bandar? Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Setoran Rp13 Juta Tiap Minggu
-
Pramono Anung Mau Sulap 153 Pasar Jakarta Jadi Destinasi Global