Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kunci, petinggi TNI-Polri, hingga direktur utama BUMN di kediaman pribadinya untuk serangkaian rapat maraton yang berfokus pada penertiban aset negara, mulai dari lahan tak berizin hingga tambang ilegal.
Pada Rabu (20/8/2025), Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta para direktur utama BUMN untuk ikut dalam rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam hari.
Akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, mengunggah foto Prabowo yang sedang memimpin langsung rapat di sebuah meja bundar.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
Rapat ini dibagi menjadi tiga sesi pembahasan utama.
"Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang Pertanian dan Perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara," tulis akun @sekretariat.kabinet.
Sesi berikutnya berlanjut dengan pembahasan sektor pertambangan.
Sementara rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Agenda ditutup dengan pembahasan makro.
Baca Juga: Sambut Pidato Prabowo, Mahfud MD Tak Sabar 'Jenderal Beking' Tambang Ilegal Disikat
"Pada rapat ketiga bersama para menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional," tulis akun tersebut.
Pertemuan Hari Sebelumnya
Rangkaian rapat ini dimulai sehari sebelumnya, Selasa (19/8/2025), ketika Presiden Prabowo juga mendadak memanggil sejumlah menteri hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke Hambalang.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan fokus utama pertemuan tersebut.
"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," kata Teddy, dikutip Rabu (20/8/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya