Suara.com - Menjadi sebuah ironi dari jejak digital Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Hanya 18 jam sebelum namanya menggema sebagai pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat itu, pria yang akrab disapa Noel masih sempat menampilkan citra garang sebagai pembela kaum buruh di media sosialnya.
Pada Rabu (20/8/2025) sekitar pukul 17.00 WIB, akun Instagram @immanuelebenezer mengunggah sebuah video yang menunjukkan aksinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat.
Dalam video tersebut, Noel terlihat berapi-api menemui para buruh yang diduga menjadi korban penipuan, yakni menerima gaji dalam bentuk cek palsu dari perusahaan.
Ia bahkan terekam sedang menelepon salah satu petinggi perusahaan untuk melayangkan protes keras.
Dalam narasinya di unggahan tersebut, Noel mengungkapkan kekecewaannya.
"Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan, sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong. Gila itu," kata Noel dalam unggahan tersebut.
Laki-laki yang pernah menjadi ketua relawan mantan presiden Jokowi itu menyebut miris dengan kondisi tersebut. Apalagi, kata dia, para buruh sampai menangis ketika mengetahui bahwa cek yang mereka terima adalah cek palsu.
Noel menyebut telah memerintahkan kepala dinas ketenagakerjaan setempat untuk memanggil pemilik usaha yang bersangkutan.
Baca Juga: Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
"Kami juga akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini," ucap dia.
Seolah tak menyadari nasib yang menantinya, Noel menutup video itu dengan sebuah peringatan keras bagi para pengusaha nakal, sembari menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik-praktik yang merugikan pekerja.
"Salam Indonesia terang dari saya Immanuel Ebenezer," kata Noel.
Namun, citra pembela buruh itu seakan runtuh dalam semalam. Pada Kamis (21/8/2025) pagi, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu malam.
Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
"Benar, ada giat tangkap tangan," kata Fitroh.
Berita Terkait
-
Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
-
Istana Bicara Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Immanuel Ebenezer Diciduk KPK
-
Noel Terjerat OTT KPK, Prabowo Pilih Kosongkan Kursi Wamenaker atau Reshuffle?
-
Ditangkap KPK, Wamen Immanuel Pernah Dukung Hukuman Mati bagi Koruptor
-
Prabowo Tak Terkejut Wamenaker Ditangkap KPK: Silakan Proses Hukum Dijalankan
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah