Pramono Pede Berantas Copet dan Premanisme di Pasar, Begini Caranya

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku ingin terus mendorong penerapan digitalisasi di pasar-pasar tradisional.

Melalui sistem pembayaran QRIS, transaksi jual beli diharapkan bisa lebih aman dan transparan.

Menurut Pramono, digitalisasi pasar bukan hanya soal kemudahan pembayaran, melainkan juga menyentuh aspek keamanan.

Dengan semakin sedikitnya peredaran uang tunai, ia meyakini potensi tindak kriminal seperti pencopetan akan berkurang.

"Salah satu kelebihan memakai digitalisasi ini, copetnya pasti berkurang. Mau nyopet, apa yang dicopet kalau semuanya digital? Premanisme-nya juga pelan-pelan pasti akan berkurang," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan saat Pramono menghadiri pengumuman lomba digitalisasi pasar tahun 2025 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia menilai, transformasi pasar tradisional melalui teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas ekonomi semakin modern.

Selain menekan angka kriminalitas, digitalisasi pasar juga diyakini bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Pramono menuturkan, dengan transaksi terbuka dan terekam, pemungutan pajak akan lebih mudah diawasi.

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Digitalisasi Pasar Tradisional, Transaksi Lebih Cepat, Aman, dan Efisien

"Keuntungannya bagi pemerintah Jakarta pajaknya pasti akan secara otomatis, karena transaksinya terbuka, pasti pajaknya juga akan mendapatkan hasil yang baik," ujar Pramono.

Pramono menyoroti peningkatan penggunaan QRIS di pasar tradisional belakangan ini.

Data Bank Indonesia mencatat, kontribusi transaksi QRIS dari Jakarta mencapai 43-45 persen dari total nasional.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Jakarta menjadi salah satu motor utama digitalisasi transaksi di Indonesia.

Menurut Pramono, momentum ini harus terus didorong agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak.

"Saya yakin kalau kemudian ini seluruh pasar kita beginikan, pasti akan ada lonjakan yang luar biasa dan itu sangat menguntungkan bagi pasar sendiri bagi pedagang, bagi konsumen, bagi pemerintah Jakarta," imbuhnya.