Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memberhentikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.
Menurut Prasetyo, Presiden masih menunggu keterangan resmi dari KPK sebelum mengambil keputusan terkait posisi Noel di Kabinet Merah Putih.
"Ya belum (diberhentikan), masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Memang begitu urutannya, kita tunggu putusan KPK," kata Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Prasetyo menyebut setelah KPK memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan Noel, barulah ada tindak lanjut dari Presiden terkait jabatan Wamenaker. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada nama pengganti Noel.
"Belum (disiapkan pengganti), kan masih ada menterinya," ucap Pras.
Dalam OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (21/8/2025), Noel ditangkap bersama 13 orang lainnya. KPK menyita uang tunai dalam jumlah besar, 22 kendaraan roda empat dan roda dua mewah yang diduga terkait dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di sejumlah perusahaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan lembaganya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan belasan pihak lain yang ikut diamankan.
Keterangan resmi mengenai hasil OTT akan disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat siang.
Sementara itu, Menaker Yassierli menegaskan pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi praktik korupsi di lingkungan kementeriannya.
"Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif," kata Yassierli dalam konferensi pers, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, dirinya siap menonaktifkan pejabat Kemenaker dari eselon I ke bawah apabila terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diproses KPK.
Hingga saat ini, Noel masih ditahan KPK dan menunggu keputusan resmi lembaga antirasuah tersebut. Keputusan Presiden Prabowo terkait posisinya sebagai Wamenaker baru akan diambil setelah ada kejelasan dari KPK.
Berita Terkait
-
Momen PM India Narendra Modi Pidato di Parlemen RI
-
Dikritik Bambang Pacul, Ahmad Muzani Tegaskan Berangkat ke Iran sebagai Utusan Khusus Presiden
-
Kisah Ramayana Satukan RI-India, Puan Ajak PM Modi Jaga Dunia Melintasi Lautan
-
PM Narendra Modi Perkenalkan Visi Gangga-Mahakam, Ajak Indonesia Masuki Era Baru
-
Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka