Suara.com - Borok dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Menteri Immanuel Ebenezer alias Noel bersama sepuluh orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke bui.
Modusnya sangat keji. Mereka diduga 'memalak' para pekerja dengan mematok biaya Rp 6 juta untuk sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal tarif resminya hanya Rp 275 ribu.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membeberkan bagaimana 'geng' Wamenaker ini diduga memeras para pekerja yang notabene adalah kaum buruh. Biaya sertifikasi yang seharusnya terjangkau, digelembungkan secara gila-gilaan hingga lebih dari 20 kali lipat.
“KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Uang Rp 6 juta itu, kata Setyo, menjadi 'tiket sakti' untuk mempercepat proses. Jika menolak membayar dan memilih tarif normal, permohonan sertifikat akan sengaja diperlambat.
“Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” ujar Setyo.
KPK mengaku sangat prihatin dengan praktik ini. Angka Rp 6 juta dinilai sangat tidak manusiawi karena nilainya jauh di atas pendapatan rata-rata para korban.
“Biaya sebesar Rp 6 juta tersebut bahkan dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah yang diterima para pekerja dan buruh kita,” ucap Setyo.
Setelah melakukan pemeriksaan intensif dari total 14 orang yang diamankan dalam OTT, KPK akhirnya menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka kini kompak mengenakan rompi oranye dan ditahan selama 20 hari ke depan.
Baca Juga: Wamenaker Noel Ditanya Wartawan Soal Pernyataannya Koruptor Harus Dihukum Mati, Siap?
Selain Immanuel Ebenezer (Noel), sepuluh tersangka lainnya adalah para pejabat dan staf di Kemenaker serta pihak swasta, yaitu:
- Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Kelembagaan K3)
- Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Pengujian Kompetensi)
- Subhan (Sub Koordinator Keselamatan Kerja)
- Anita Kusumawati (Sub Koordinator Kemitraan)
- Fahrurozi (Ditjen Binwasnaker dan K3)
- Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan)
- Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator)
- Supriadi (Koordinator)
- Temurila (Pihak swasta, PT KEM Indonesia)
- Miki Mahfud (Pihak swasta, PT KEM Indonesia)
Mereka semua dijerat dengan pasal pemerasan dan/atau gratifikasi dalam UU Tipikor.
Sebelum statusnya diumumkan, ada momen dramatis yang tertangkap kamera. Noel, yang berada di barisan depan para tersangka, terlihat menangis dan beberapa kali mengusap matanya. Pemandangan ini kontras dengan citranya sebagai aktivis yang vokal dan keras.
Kini, sang aktivis yang dulu getol mengkritik pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi, dengan tuduhan telah memeras kaum yang selama ini ia klaim perjuangkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar