CEK FAKTA: Video Mantan Pimpinan KPK Sebut Penjual Pecel Lele Bisa Kena UU Tipikor

Untuk memperbaiki pasal tersebut, ia mengusulkan agar frasa ‘Setiap Orang’ diganti dengan ‘Pegawai Negeri’ dan ‘Penyelenggara Negara’, sesuai dengan norma dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC).

"Karena itu memang ditujukan untuk pegawai negeri dan kemudian menghilangkan frasa ‘yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara’ sebagaimana rekomendasi UNCAC," jelasnya.

Dengan demikian, contoh penjual pecel lele yang menggunakan trotoar (aset negara) untuk memperkaya diri sendiri adalah sebuah hiperbola yang digunakan untuk menunjukkan kelemahan dan potensi salah penerapan dari pasal yang ada saat ini.

Tujuannya adalah agar UU Tipikor direvisi menjadi lebih jelas, spesifik, dan tidak ambigu, sehingga tidak setiap orang yang tidak memiliki kekuasaan bisa dijerat dengan pasal korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta, unggahan yang mengklaim Chandra Hamzah menyatakan penjual pecel lele bisa kena UU Tipikor adalah tidak benar. Pernyataan asli Chandra Hamzah telah dipotong dan disajikan di luar konteks yang sebenarnya.

Ia tidak sedang mengusulkan agar penjual pecel lele dipidana, melainkan sedang mengkritik pasal karet dalam UU Tipikor dengan memberikan contoh ekstrem untuk menyoroti urgensi revisi. Oleh karena itu, unggahan tersebut masuk dalam kategori konteks yang salah (false context).