Suara.com - Beredar di media sosial unggahan yang mengklaim Joko Widodo (Jokowi) minta ketua KPK tangguhkan penahanan eks Menag RI, Yaqut Cholil.
Dalam tangkapan layar yang beredar di platform X (Twitter), disebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Jokowi meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, untuk menunda penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 20 hari ke depan.
“Jokowi Meminta Ketua KPK Menangguhkan Penahanan Terhadap Yaqut Cholil Qoumas Dalam 20 Hari ke Depan.” begitu judul artikel yang beredar.
Unggahan itu bahkan disertai narasi sindiran terhadap Jokowi:
“Ada apa dengan Jokowi… Jokowi menjabat apa? Takut... ah sudahlah, kita lihat saja proses penyidikannya. Tenang saja, Ketua KPK kan masih orang yang kau pilih.”
Namun, benarkah Jokowi minta ketua KPK tangguhkan penahanan Yaqut Cholil tersebut?
Tim CEK FAKTA menelusuri klaim tersebut dan menemukan bahwa tidak ada artikel resmi maupun pemberitaan dari media arus utama yang memuat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penangguhan penahanan Yaqut Cholil.
Berdasarkan penelusuran, gambar dan waktu dalam tangkapan layar identik dengan artikel lain berjudul “Pendukung Jokowi Mulai Retak dari Dalam.”
Dengan demikian, unggahan yang menarasikan Jokowi minta ketua KPK tangguhkan penahanan Yaqut Cholil terbukti merupakan hasil suntingan.
Kesimpulan
Klaim yang menyebutkan Jokowi minta ketua KPK tangguhkan penahanan Yaqut Cholil adalah tidak benar alias hoaks. Artikel yang beredar di media sosial merupakan konten hasil manipulasi dan bukan pemberitaan resmi.
Hingga kini, tidak ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo maupun KPK terkait penangguhan penahanan Yaqut Cholil.
Berita Terkait
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Kemenag Kembali Tersandung Korupsi, Lemahnya Tata Kelola Jadi Sorotan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional