Suara.com - Sebuah unggahan di platform media sosial TikTok kembali meresahkan masyarakat, terutama para nasabah pinjaman online (pinjol).
Akun dengan nama “Pemutihan.pinjol.9363” menyebarkan informasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan program pemutihan pinjol dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Informasi yang diunggah pada Senin, 4 Agustus 2025 ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral.
Menggunakan foto Sri Mulyani yang seolah sedang memberikan keterangan resmi, unggahan tersebut disertai narasi yang sangat meyakinkan bagi mereka yang tengah terjerat utang.
Takarir dalam unggahan tersebut berbunyi:
"KABAR BAIK RESMI DARI OJK!
OJK resmikan pemutihan data bagi nasabah Pinjol terutama bagi nasabah gagal bayar mulai 1 Agustus 2025, dengan ini OJK telah resmikan cara pemutihannya. Konsultasikan Pinjol kalian sekarang!"
Tagar seperti #breakingnews, #pemutihandatapinjol, dan #ojk pun turut disematkan untuk memperkuat kesan bahwa informasi ini adalah berita penting dan resmi.
Tak heran, hingga Kamis, 14 Agustus 2025, konten tersebut telah disaksikan lebih dari 600 ribu kali dan mendapatkan ribuan interaksi dari pengguna TikTok. Namun, apakah informasi tersebut benar adanya?
Hasil Pemeriksaan Fakta
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah OJK Hapus Utang Masyarakat ke Bank?
Setelah mendapatkan informasi yang meresahkan tersebut, tim Cek Fakta dikutip dari turnbackhoax.id, melakukan serangkaian penelusuran untuk memverifikasi kebenaran klaim yang beredar. Langkah pertama adalah dengan memeriksa sumber-sumber resmi dari lembaga yang disebut, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penelusuran di situs web resmi OJK, ojk.go.id, tidak menemukan satu pun siaran pers, pengumuman, atau berita yang berkaitan dengan program pemutihan data pinjaman online seperti yang diklaim dalam unggahan TikTok tersebut.
Langkah selanjutnya adalah memeriksa kanal media sosial resmi OJK. Di akun Instagram terverifikasi “@ojkindonesia”, justru ditemukan bantahan tegas terkait informasi hoaks yang sedang beredar luas. Dalam sebuah unggahan yang dipublikasikan pada Minggu, 4 Mei 2025, OJK memberikan klarifikasi.
“OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK”, tulis OJK dalam keterangan resminya.
OJK juga secara konsisten mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi ulang terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
Masyarakat dapat mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima ke kontak resmi OJK 157 melalui telepon di nomor 157, atau melalui akun media sosial @kontak157.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah OJK Hapus Utang Masyarakat ke Bank?
-
CEK FAKTA: Benarkah Uang Hasil Korupsi Dibagikan Pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia?
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Minta Ketua KPK Tangguhkan Penahanan Mantan Menag Yaqut Cholil?
-
CEK FAKTA: Benarkah PBB Putuskan Referendum 5 Negara Baru, 3 dari Indonesia?
-
Ciri-ciri Pinjol Legal vs Ilegal, Bagaimana Cara Membedakannya?
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda