Suara.com - Jauh sebelum hiruk pikuk politik sekarang ini, Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah melontarkan kritik pedas terkait koruptor dan demokrasi di Indonesia.
Di masa pemerintahannya, Gus Dur pernah secara blak-blakan menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
Dalam video lawasnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @zeinfakhril, Gus Dur menyoroti betapa tak berdayanya rakyat ketika dihadapkan pada aparat negara yang korup.
Gus Dur menyinggung soal betapa masifnya praktik korupsi aparat negara pada masanya, yang masih terasa relevan sampai sekarang.
"Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih. Apa yang tidak dikorupsi sekarang?" ujar Gus Dur dalam rekaman tersebut.
Gus Dur melihat adanya sebuah paradoks yang menyakitkan dari banyaknya praktik korupsi di Indonesia.
Di kala negara terus menumpuk utang, Gus Dur mengatakan praktik korupsi bukannya diberantas dan dihilangkan tetapi justru semakin merajalela.
- Gus Dur menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
- Di kalah negara menumpuk uang, Gus Dur mengatakan praktik korups bukan diberantas malah merajalela.
- Bagi Gus Dur, elit politik yang bangga menyarakan demokrasi di Indonesia adalah kebohongan besar.
"Tambah lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah. Bukannya dihilangkan," kata Gus Dur.
Karena itu, Gus Dur lantas menyindir para elit politik yang begitu bangga menyuarakan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Kena Protes Warga saat Karnaval: "Turunin Pajak!"
Bagi Gus Dur, klaim semacam itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar di tengah realitas hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Bahkan, ia tak segan menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan orang-orang yang mengklaim demokrasi terlah berjalan baik di Indonesia tersebut.
"Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok," ucapnya dengan tegas.
Bagi Gus Dur, esensi dari sebuah negara demokrasi terletak pada tegaknya supremasi atau kedaulatan hukum.
Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, demokrasi hanyalah slogan kosong yang tak bermakna.
Selama para koruptor masih bisa melenggang bebas tanpa tersentuh jerat hukum, maka selama itu pula Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ditanya Wartawan Soal Pernyataannya Koruptor Harus Dihukum Mati, Siap?
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Ironi Immanuel Ebenezer, Pernah Minta Koruptor Dihukum Mati: Sekarang Malah Jadi Tersangka Korupsi!
-
Gus Dur Pasti Murka! Yenny Wahid Ungkit Pelengseran Ayahnya, Sentil DPR Soal Fasilitas Mewah
-
Wamenaker Noel Ditangkap, Senin Harusnya Jadi Pembicara Talkshow 'Hukuman Mati Koruptor'
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar