Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi gelombang kritik dan narasi "bubarkan DPR", dengan menyoroti kerja-kerja senyap anggota dewan yang menurutnya tidak pernah terekspos oleh publik.
Ia merasa citra buruk yang melekat pada DPR seringkali tidak adil karena mengabaikan pengabdian yang dilakukan langsung di tengah masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Menurut Sahroni, banyak anggota dewan yang fokus bekerja untuk kepentingan rakyat di dapilnya tanpa perlu publikasi berlebihan.
Namun, hal ini justru sering diterjemahkan sebagai ketiadaan empati oleh masyarakat luas.
"Bayangin, kita melakukan kerja-kerja yang kepentingannya untuk rakyat, kayak gua di dapil gitu. Kan enggak perlu kita ekspos berlebihan. Yang penting dinikmati rakyat yang langsung di dapilnya. Kok seolah-olah kita enggak punya empati dan lain-lain," ujar Sahroni saat dihubungi Suara.com, Sabtu (23/8/2025).
Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa ia tidak anti terhadap kritik.
Ia mempersilakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, namun ia berharap kritik tersebut disampaikan dengan cara yang pantas dan tidak dilandasi perasaan "sok benar".
"Itu haknya dia, mau kritik boleh, tapi dengan cara-cara yang pas. Jangan merasa juga sok bener," tegasnya.
Pernyataan ini merupakan bagian dari responsnya yang lebih luas terhadap seruan pembubaran DPR, yang sebelumnya ia labeli sebagai gagasan dari "mental orang tolol sedunia".
Baca Juga: Sahroni Bela Pernyataannya 'Mental Orang Tolol Sedunia' : Kami Juga Manusia!
Pada akhirnya, legislator yang dijuluki 'Sultan Priok' ini seolah menunjukkan sikap pasrah terhadap sentimen negatif publik.
Ia menyatakan bahwa 580 anggota DPR RI telah siap menerima segala caci maki dengan lapang dada.
"Kita ini pekerja yang mewakili semua pihak di dapil masing-masing. 580 anggota DPR loh. Tapi enggak apa-apa, silakan maki-maki kami. Kami sudah menerima dengan lapang dada," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membela habis-habisan pernyataannya yang melabeli narasi "bubarkan DPR" sebagai gagasan dari "mental orang tolol sedunia".
Menanggapi kritik balik yang menyebutnya tidak bermoral, Sahroni menegaskan bahwa anggota dewan juga manusia biasa yang bisa habis kesabaran jika terus-menerus dicaci maki oleh publik.
Sahroni menggambarkan adanya standar ganda dalam kebebasan berpendapat antara publik dan pejabat.
Berita Terkait
-
Ada Beasiswa Ratu Elizabeth, Hasto Ungkap Alasan PDIP Tetapkan Harun Kader Terbaik di Dapil Sumsel
-
Ahmad Sahroni Singgung Orang Kuat di Balik Tambang Raja Ampat, Sarankan Pindah Lokasi
-
Sahroni Desak Tambang Raja Ampat Disetop Permanen: Carilah Makan di Tempat Lain, Jangan Merusak
-
Minta Polisi Turun Tangan, Sahroni Geram Ada Grup Facebook Inses 'Fantasi Sedarah'
-
Sahroni Geram Ada Grup Facebook Inses 'Fantasi Sedarah': Ini Menjijikkan, Polisi Harus Telusuri
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah