Suara.com - Upah Minimum Regional (UMR) di Jepang menjadi sorotan publik Indonesia setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membandingkan harga beras di negeri sakura dengan kondisi di Tanah Air.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Amran menyebut harga beras di Jepang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram.
Oleh karena itu, kenaikan harga di Indonesia seharusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
"Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Jepang sudah Rp100 ribu per kilo, Bu Ketua, harga beras hari ini," ucap Amran saat menanggapi kritik soal harga beras.
Mentan menilai kenaikan harga beras di Indonesia masih dalam batas wajar karena hanya naik Rp100 per kilogram pada jenis medium maupun premium.
Namun perbandingan itu langsung diprotes Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto yang menilai tidak relevan mengingat pendapatan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibanding Jepang.
"Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per kapita kita juga sudah lain, Pak," tegas Titiek dalam rapat tersebut.
Potongan video perdebatan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu diskusi hangat di kalangan warganet.
Sebagian publik mendukung Titiek dengan alasan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jepang yang memiliki standar upah jauh lebih tinggi.
Baca Juga: Titiek Soeharto Cek Harga Beras di Kampung Menteri Pertanian, Ini Hasilnya!
Data menunjukkan harga beras di Jepang memang sempat melonjak tinggi.
Pada Mei 2025, harga beras di negara tersebut mencapai 5.000 yen atau sekitar Rp500 ribu per 5 kilogram, yang jika dihitung per kilogram mendekati Rp100 ribu.
Krisis beras di Jepang sudah berlangsung sejak tahun lalu akibat gelombang panas ekstrem pada musim panas 2023 yang memengaruhi panen.
Selain itu, faktor lain seperti pembelian panik akibat peringatan bencana alam ikut memperburuk kondisi.
Bahkan pada 29 April 2025, Menteri Pertanian Jepang datang ke Indonesia karena harga beras di negaranya sudah hampir Rp100 ribu per kilogram, tepatnya Rp93 ribu.
Kondisi ini menegaskan bahwa pernyataan Mentan Amran tidak keliru dari sisi data, tetapi konteksnya yang dianggap tidak relevan dengan Indonesia.
Berita Terkait
-
Titiek Soeharto Blak-blakan Ungkap 'Kenakalan' Masa SMA, Raffi Ahmad Tercengang
-
Satu Almamater SMA dengan Raffi Ahmad, Terungkap Kenakalan Titiek Soeharto
-
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Perum Bulog Realisasikan Program SPHP: Stabilisasi Harga Beras
-
Video Prabowo Diputar di Sidang Tahunan MPR, Titiek Soeharto Berderai Air Mata!
-
Beras Murah Masih Minim Disalurkan, Pedagang Pasar Tak Bisa Pakai Aplikasi Jadi Biang Kerok?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah