Suara.com - Sosok dijuluki 'Sultan' mencuat dalam skandal pemerasan jumbo di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dia adalah Irvian Bobby Mahendro (IBM), seorang pejabat yang memegang peran kunci karena gaya hidup dan aliran dana fantastis yang masuk ke kantongnya, mencapai Rp 69 miliar dari total Rp 81 miliar dana haram yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Julukan mentereng 'Sultan' itu ternyata disematkan langsung oleh atasannya sendiri yakni Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) alias Noel, yang kini telah dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Julukan tersebut disematkan lantaran Irvian Bobby dikenal sebagai sosok yang bergelimang uang di lingkungan direktoratnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi asal-usul panggilan tersebut.
"IEG (Noel) menyebut IBM (Irvian) sebagai 'Sultan'. Maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3," kata Ketua KPK kepada awak media, Sabtu (23/8/2025).
Lantas, siapa sebenarnya Irvian Bobby Mahendro dan bagaimana sepak terjangnya hingga menjadi operator utama dalam kasus ini?
Secara resmi, jabatan terakhir Irvian Bobby Mahendro adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker untuk periode 2022 hingga 2025. Meski tak banyak informasi pribadi yang terungkap, perannya dalam skandal ini sangat sentral.
Dari total dugaan korupsi Rp 81 miliar, ia seorang diri menguasai aliran dana hingga Rp 69 miliar.
Uang puluhan miliar tersebut tidak hanya disimpan, tetapi juga diputar untuk membeli berbagai aset mewah dan diinvestasikan ke sejumlah perusahaan.
"Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya," ujar Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga: 'Penyakit Kronis di Kemenaker': OTT Noel Bukan yang Pertama dan Mungkin Bukan Terakhir
Praktik kotor ini memeras para pekerja yang diwajibkan memiliki sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Biaya resmi yang seharusnya hanya ratusan ribu rupiah, digelembungkan secara gila-gilaan hingga jutaan rupiah.
"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp 275 ribu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta," beber Setyo.
Saat Immanuel Ebenezer dilantik sebagai Wamenaker, ia disebut mengetahui praktik lancung ini. Bukannya memberantas, KPK menyebut Noel justru ikut menikmati hasilnya dan meminta 'jatah' kepada sang 'Sultan'.
Pada Desember 2024, Irvian Bobby diduga menyetorkan Rp 3 miliar kepada Noel untuk keperluan pribadi.
"IEG meminta untuk renovasi rumah Cimanggis. IBM kasih Rp 3 miliar," ungkap Setyo.
Berikut adalah rincian aliran dana haram yang diterima para tersangka utama dalam kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker:
- Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3: Rp 69 miliar
- Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja: Rp 5,5 miliar
- Subhan (SB), Subkoordinator Keselamatan Kerja: Rp 3,5 miliar
- Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian: Rp 3 miliar
- Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Rp 3 miliar
- Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan: Rp 1,5 miliar
- FAH dan HR: Rp 50 juta per minggu selama 2021-2024
- CFH: Satu unit kendaraan roda empat.
Total, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk para pejabat tinggi di Kemnaker dan pihak swasta. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seluruh tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer dan Irvian Bobby Mahendro, kini ditahan di Rutan KPK.
Seiring dengan penetapan status tersangka, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (22/8/2025) secara resmi memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker.
Berita Terkait
-
'Penyakit Kronis di Kemenaker': OTT Noel Bukan yang Pertama dan Mungkin Bukan Terakhir
-
Kursi Wamenaker Kosong, DPR Serahkan ke Prabowo Ajukan 2 Syarat Mutlak!
-
Pakar Hukum Nilai Permohonan Amnesti Noel ke Presiden Prabowo Tidak Rasional
-
Siapa Irvian Bobby Mahendro? 'Sutradara' Korupsi Rp6,9 Miliar di Balik OTT Noel
-
Immanuel Ebenezer Mohon Amnesti Prabowo, Istana: Presiden Tak Bela Pejabat Korupsi!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?