Suara.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR RI hari ini, Senin, 25 Agustus 2025 tampaknya belum membuahkan hasil.
Alih-alih mendengarkan aspirasi masyarakat yang berdemo di depan kompleks parlemen, sejumlah anggota DPR justru memilih cepat-cepat meninggalkan gedung parlemen.
Hal itu terjadi pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran pada Senin, 25 Agustus 2025.
Dalam agenda yang menghadirkan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau tersebut, rapat hanya berlangsung sekitar 30 menit.
Padahal biasanya, rapat semacam ini berjalan lebih panjang dengan sesi tanya jawab.
"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini. Walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita," ujar Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, saat membuka rapat dikutip dari Instagram @undercover.id pada Senin.
- Dave Laksono sempat memberi semangat, meski tengah diadang demo, agenda tetap berjalan.
- Namun Dave Laksono kemudian mengatakan sidang jangan terlalu lama, karena khawatir tak bisa keluar dari gedung parlemen.
Dave lantas menambahkan agar para anggota menuliskan pertanyaan saja melalui sekretariat.
Namun tak lama setelah mendengar paparan, Dave langsung memutuskan menutup agenda tanpa ada pendalaman.
"Nah ini, mengingat situasi terus bergulir di luar, kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti sulit kita keluar dari kompleks parlemen," ucap politikus Golkar tersebut.
Baca Juga: Demonstran Bubarkan DPR Kembali Berkumpul Usai Diguyur Hujan, Polisi Masih Siaga
Dave lantas menambahkan agar para anggota menuliskan pertanyaan saja melalui sekretariat.
"Jadi kalau kita semua sepakat, bilamana teman-teman punya pertanyaan, tolong ditulis saja kepada para narasumber melalui sekretariat," ucap putra politikus Agung Laksono ini.
Demo Memanas, DPR Malah Kabur
Seperti diketahui, sejak Senin pagi ribuan massa berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta.
Mereka menuntut pembubaran DPR buntut isu kenaikan gaji dan tunjangan fantastis yang disebut bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Aksi ini juga diwarnai dengan pengamanan ketat, bahkan akses menuju gerbang utama sudah dipagari beton sejak sehari sebelumnya.
Berita Terkait
-
Demonstran Bubarkan DPR Kembali Berkumpul Usai Diguyur Hujan, Polisi Masih Siaga
-
Alamat Rumah Ahmad Sahroni Disebar di Medsos, Netizen: Udah Gue Sematin Tuh, Rudal Aja...
-
Demo di DPR Berakhir Ricuh, Pos Polisi di Slipi Dirusak Massa, Tenda Aparat Dibakar
-
Aria Bima Pantau Demo dari iPad: 'Mengkhawatirkan... Ada Tindakan Anarkis dan Represif!'
-
Stasiun Palmerah Mencekam Imbas Demo DPR Ricuh: Penumpang Terlantar 3 Jam, Jalur KRL Ditutup Total
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Cair Minggu Ketiga April 2026, Dijamin Lebih Tepat Sasaran
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
-
Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Setelah Iran, AS Serang Kuba? Miguel Daz-Canel: Saya Siap Mati Demi Revolusi!
-
Dinilai Lebih Cepat dan Presisi, Bagaimana Teknologi AI BRIN Bantu Petakan Pesisir Pantura?
-
Diancam Trump Bakal Dikirim ke Neraka, Iran Siapkan 'Pusaran Maut' di Selat Hormuz
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem di Jabodetabek Hingga 17 April
-
Sindiran Telak Mark Carney ke Trump, Kanada Perkuat Gerakan Boikot Produk AS
-
Sinergi BNI dan Pemerintah Dorong Hunian Layak serta Ekonomi Rakyat di Manado