Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setelah beberapa bulan berjalan, kinerja pemerintah saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dan dinilai masih terlalu banyak wacana.
Amien Rais menyoroti bahwa banyak kebijakan di era kepemimpinan Presiden Prabowo yang pada akhirnya hanya menjadi "omon-omon" tanpa realisasi konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kritiknya ini didasarkan pada pengamatannya sejak pelantikan Presiden Prabowo pada 24 Oktober tahun lalu.
“Setelah mencermati kinerja Presiden Prabowo sejak pelantikannya pada 24 Oktober Tahun lalu, saya menilai kinerjanya belum maksimal,” ujar Amien dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari kanal YouTube-nya, Senin (25/8/25).
Ia menambahkan, "Ada banyak kemungkinan mengapa terkesan terlalu banyak omon-omonnya, daripada kerja konkrit. Belum ada 1 atau 2 trobosan yang bisa dinikmati rakyat."
Salah satu contoh konkret yang disorot oleh Amien Rais adalah mengenai masalah kebutuhan pokok.
Ia menyebutkan bahwa harga sejumlah komoditas penting seperti beras, daging, hingga gas elpiji masih melambung tinggi di pasaran, membebani kehidupan rakyat sehari-hari.
“Contoh Harga beras dari salah satu 9 kebutuhan pokok rakyat masih dianggap sangat mahal. Apalagi daging sapi, daging ayam, susu, minyak tanah, hingga gas LPG,” ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Obral Amnesti, Kredibilitas Taruhannya? Aktivis: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi!
Meskipun mengapresiasi cita-cita besar Presiden Prabowo untuk memberantas kemiskinan, Amien Rais menilai realita di lapangan masih jauh dari harapan.
“Sesungguhnya cita-cita Pak Prabowo ingin menekan angka kemiskinan sampai ke angka nol sangat luhur dan terpuji. Tetapi kenyataan di lapangan masih menyedihkan,” ujarnya.
Bayang-Bayang Jokowi dan Desakan Reshuffle
Lebih jauh, Amien Rais menuding adanya pengaruh kuat dari pemerintahan sebelumnya yang menghambat kinerja Presiden Prabowo. Ia menyebut adanya "menteri titipan" dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang loyalitasnya diragukan.
“Nah keinginan Pemerintahan Prabowo untuk membangun Indonesia supaya lebih manusiawi andaikata tidak ada move-move Jokowi untuk menusuk pemerintahan Prabowo dari dalam dari belakang dan tanpa gerakan Jokowi yang sistematik, tanpa itu pun sesungguhnya kehidupan bangsa kita ini sudah mengkis-mengkis,” urai Amien.
Ia secara terang-terangan menyatakan, “Apalagi begitu terang benderang bahwa jumlah Menteri titipan Jokowi itu sumpah setianya dalam praktik bukan pada Prabowo, tapi pada big boss Jokowi.”
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah