- Publik menilai DPR gagal berubah meski kritik terus disuarakan.
- Desakan pembubaran DPR dinilai sebagai pilihan logis terakhir.
- Lucius Karus balik menyebut DPR lebih layak disebut “tolol” ketimbang rakyat
Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai tuntutan masyarakat sipil yang meminta agar DPR dibubarkan sangat masuk akal.
Pernyataan itu disampaikannya sekaligus untuk mengkritisi komentar Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, yang menyebut publik yang menuntut pembubaran parlemen sebagai 'orang tolol sedunia'.
Lucius menjelaskan bahwa tuntutan untuk membubarkan DPR tidak muncul begitu saja.
Dalam berbagai kesempatan dan aksi unjuk rasa, publik sudah berulang kali menyampaikan kritiknya.
Nyatanya, alih-alih melakukan perubahan, DPR justru sibuk membangun rasionalisasi.
Tidak adanya respons berupa perbaikan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tuntutan tersebut.
"Oleh karena itu tampaknya tak ada cara lain lagi karena desakan untuk berubah tak digubris oleh DPR. Opsi yang tersisa, ya hapus saja lembaganya sekalian," kata Karus saat dihubungi pada Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, logika publik sangat bisa dipahami. Jika DPR terus menolak untuk berubah, langkah terakhir yang bisa diambil adalah membubarkannya.
Karus menyatakan, publik saat ini sudah memandang bahwa mempertahankan lembaga yang tidak menunjukkan kemauan bekerja mewakili suara rakyat sama dengan tidak memiliki lembaga perwakilan sama sekali.
Baca Juga: Alamat Rumahnya Viral Disebar di TikTok, Ahmad Sahroni Respons Santai: Rumah Gue Emang Terbuka
Lantaran itu, ia menyatakan bahwa desakan pembubaran DPR memiliki alasan yang kuat.
Menanggapi langsung pernyataan Sahroni, Karus membalikkan diksi tajam tersebut.
"Dan oleh karena itu, jelas bukan sesuatu yang seperti dikatakan Sahroni yang mengatakan bahwa yang menuntut itu adalah orang tolol," ujarnya.
"Pernyataan Sahroni justru bisa di balik, yang tolol itu adalah mereka yang sudah dikasih tahu masalahnya oleh publik, tetapi tak mau meresponsnya, yaitu DPR itu sendiri," tegas Karus.
Sebelumnya diberitakan, nama Ahmad Sahroni santer menjadi bulan-bulanan demonstran yang tidak terima dengan perkataan legislatif dari Jakarta tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang ramai diperbincangkan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Gagal Panen Meluas! BI Ungkap Ancaman Nyata El Nino ke Ekonomi Sulsel
-
Duka di Cikarang Utara: Ayah dan Anak Tewas Usai Ledakan Tabung Gas Hanguskan Rumah
-
Sapu Bersih 40 Suara! Emil Dardak Kembali Pimpin Demokrat Jatim Secara Aklamasi
-
Tembus Rp189 Miliar! Data PPATK Bongkar Transaksi Judi Daring Warga dan ASN di Lebak
-
Maba UII Langsung Juara Campus League, Alfira Deanika Tundukkan Unggulan UNESA
-
Menyambangi Tebuireng, Tradisi Ziarah dan Suka Cita Warga NU Jelang Muktamar Ke-35
-
Momentum HAPERNAS 2026, Perumnas Serahterimakan Hunian kepada Lebih dari 530 Konsumen
-
Bila Mufakat Buntu, Sidang Pleno III Muktamar Ke-35 NU Sepakati Opsi Voting
-
Bahtsul Masail di Muktamar NU Sepakat Kripto Boleh Ditransaksikan
-
Batas Aman BPA Diperketat! BPOM Resmikan Aturan Baru Kemasan Galon Guna Ulang