Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Gubernur Pramono Anung, Selasa (26/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Cak Imin membahas pengelolaan hewan kurban yang setiap tahun dilakukan masyarakat saat Idul Adha. Ia menilai Pemprov DKI telah cukup baik dalam mengatur tata kelola penyembelihan hewan kurban.
"DKI potensi pengelolaan hewan kurbannya, masyarakat muslimnya sangat kuat. Pak Gubernur, DKI bisa menjadi percontohan pengelolaan hewan kurban yang berstandar internasional, halal standar internasional," ujar Cak Imin di Balai Kota.
Menurut Ketua Umum PKB tersebut, Jakarta bisa dijadikan role model bagi daerah lain dalam tata kelola hewan kurban. Pasalnya, ia menyoroti masih banyak daerah di Indonesia yang belum memenuhi standar kesehatan maupun kualitas daging dalam pengelolaannya.
"Pengelolaan hewan kurban secara nasional memprihatinkan, tidak memiliki standar kualitas penanganan dan pengelolaan yang berstandar kesehatan, berstandar hewani, berstandar kualitas daging yang memadai," tegasnya.
Cak Imin menambahkan, nantinya pemerintah pusat akan menyiapkan program yang berisi standar-standar pengelolaan hewan kurban agar bisa diterapkan seragam di seluruh daerah.
"Pemda punya pusat pemotongan hewan yang ada diperbaiki, kemudian kita berharap pemda membuat sebanyak-banyaknya rumah-rumah pemotongan hewan dan membantu masjid-masjid menggunakan tata kelola pemotongan hewan kurban halal yang sehat," jelasnya.
Ia memastikan Pemprov DKI siap bekerja sama untuk menjadi contoh implementasi tata kelola tersebut. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sistem penyembelihan kurban yang sehat dan modern.
"(Jakarta) itu yang akan menjadi model secara nasional," ucap Cak Imin.
Baca Juga: Cak Imin Cuci Tangan: Anggota PKB Gigit Jari Usulan Gerbong Merokok di Kereta Ditolak Mentah-Mentah!
Lebih lanjut, ia menilai penguatan tata kelola hewan kurban tidak memerlukan biaya besar dari pemerintah. Dengan manajemen yang baik, lanjut dia, standar internasional bisa diwujudkan tanpa harus mengeluarkan anggaran berlebihan.
"Kita punya manajemen potensi yang luar biasa secara ekonomi, secara kesehatan. Easy, tapi pemerintah tidak terlalu banyak keluar uang dalam hal ini, sedikit saja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita