Suara.com - Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua di dunia setelah India.
Krisis kesehatan tersebut membuat pemerintah melakukan penanganan prioritas nasional dengan tingkat keseriusan yang setara.
Bahkan melebihi, penanganan pandemi Covid-19.
Peringatan keras ini disampaikan Menko PMK Pratikno dalam Forum 'Delapan Gubernur Percepatan Eliminasi Tuberkulosis' di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Mengutip data Global TB Report WHO 2024, ia memaparkan data yang mengkhawatirkan mengenai skala masalah yang dihadapi bangsa.
"India 25,8 persen, Indonesia 10,1 persen. Ini sudah lebih tinggi dari kasus Covid. Jadi kalau kita bisa berhasil menangani Covid yang tiba-tiba, seharusnya kita bisa menangani ini jauh lebih baik dan efektif. Jangan sampai kita teledor sedikit, kemudian kita jadi ranking pertama," kata Pratikno dalam keterangannya.
Pratikno menekankan bahwa TBC bukan sekadar isu medis, melainkan krisis sosio-ekonomi yang kompleks.
Dampaknya meluas hingga menyebabkan penurunan produktivitas dan hilangnya pekerjaan bagi lebih dari separuh penderitanya.
Penularan penyakit ini juga tidak mengenal batas kelas sosial, mengancam seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Mendagri Tito: Kunci Utama Penanganan TBC Adalah Keseriusan Kepala Daerah
"Karena kematiannya ini lebih tinggi, tidak hanya kelas sosial ekonomi bawah tapi juga kelas sosial ekonomi atas. Kita harus hati-hati karena sudah di peringkat 2," lanjutnya.
Untuk itu, ia menyerukan perubahan fundamental dalam pendekatan penanganan TBC.
Menurutnya, strategi yang hanya berfokus pada aspek medis tidak akan cukup.
Akar masalah seperti faktor sosial, stigma negatif, kepatuhan minum obat, akses layanan kesehatan yang terbatas, kondisi lingkungan kumuh, hingga kemiskinan harus diintervensi secara komprehensif.
"Koordinasi lintas sektor, lintas dinas harus berjalan. Kami harapkan Bapak Ibu kepala daerah lebih sering bicara persoalan TBC supaya bisa naik tinggi sebagai awareness di masyarakat. Case finding, contact tracing, pengobatan, dan pencegahan harus diperkuat," ujar Pratikno.
Sebagai langkah konkret, Pratikno mendesak seluruh kepala daerah untuk segera mengaktifkan kembali Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar